Matinya Politik Identitas

Bernie dalam sebuah kampanye bersama seorang pelajar Muslimah di Fairfax, Virginia. (Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=urnFap_MRJA)

[Tulisan ini sebelumnya dipublikasikan di portal Nuwo Balak pada 1 Mei 2016]

Salah satu hal yang disimpulkan oleh Profesor Francis Fukuyama pada awal 1990-an tentang masa depan pertarungan ideologi politik dunia adalah bahwa sistem Demokrasi-Liberal dimana Kapitalisme sebagai sistem ekonominya akan menjadi pemenang, yang dengan demikian ditandai sebagai akhir dari sejarah, mengadaptasi tradisi Hegelian. Itu tesis yang paling penting yang dikemukakan dalam salah satu bukunya yang paling terkenal, The End of History and The Last Man. Gagasan yang mulanya berbentuk esai ini diterbitkan sebagai buku pada 1992, tiga tahun setelah tumbangnya Tembok Berlin yang juga ditandai sebagai tumbangnya Komunisme.

Salah satu akademisi yang merespon gagasan Fukuyama adalah almarhum Profesor Samuel P. Huntington dari Universitas Harvard, yang tidak lain merupakan bekas guru dari Fukuyama. Huntington datang dengan tesis yang rupanya bertentangan: bahwa awal abad 21 adalah babak baru dari perbenturan peradaban, The Clash of Civilization, terma yang kemudian menjadi judul bukunya.

Huntington menjelaskan fenomena Perbenturan Peradaban ini dengan mengurainya dalam beberapa ideologi besar di dunia: Peradaban Barat, Amerika Latin, Ortodox, Dunia Timur, Dunia Islam, Peradaban Afrika Sub-Sahara, dan beberapa jenis “Peradaban” dan “Dunia” menurut kategorisasi yang dibuat Huntington. Intinya, abad 21 menurut Huntington akan memunculkan kembali kebanggaan hingga fanatisme beridentitas dalam politik.

Kasus Amerika Serikat

Salah satu hal yang menarik disoroti dari dua tesis klasik di atas adalah dengan melihat dinamika Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat yang sedang berlangsung saat ini. Ada dua partai besar yang sedang melakukan proses seleksi dengan menggelar debat di setiap state yang ada di Amerika Serikat.

Kedua partai tersebut tak lain adalah Partai Demokrat (Democratic Party) dan Partai Republik (Grand Old Party). Saat ini, melihat perkembangan yang ada, hampir dapat dipastikan bahwa Donald Trump akan menjadi Calon Presiden (capres) dari Partai Republik, dimana di saat yang sama Hillary Clinton dan Bernie Sanders masih bertarung dengan dominasi yang tipis di Partai Demokrat.

Dari semua kandidat, Donald Trump adalah kandidat yang paling sering menyinggung masalah identitas. Dari beberapa kampanye maupun debat partai yang dihadirinya, Trump bahkan terang-terangan mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Salah satunya adalah rencananya untuk melarang (ban) orang yang beragama Islam untuk masuk ke Amerika Serikat, kelak ketika Ia menjadi Presiden negara tersebut.

Tidak berhenti sampai di situ, Trump bahkan menyampaikan rencananya jika terpilih sebagai Presiden akan membangun tembok besar di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Pernyataan-pernyataan rasisme begitu mudah dikeluarkan oleh Trump, tidak luput di antaranya tentang imigran. Sikap yang ditunjukannya merupakan kombinasi dari kesombongan, ketidaksadaran terhadap sejarah, serta keinginan untuk mendulang suara dari kulit putih. Kontroversi yang dimunculkan Trump semakin menjadi-jadi ketika David Duke, mantan Grand Wizard dari Ku Klux Klan, menyatakan dukungan kepada Trump. Tidak bisa dielakkan bahwa banyak dari kalangan kulit putih yang konservatif, mendukung Trump dengan pendekatannya yang rasis tersebut.

Kondisi ini tentu saja menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya adalah respon para kaum Muslim sendiri di Amerika Serikat. Secara pasti, mereka mendukung calon-calon dari Partai Demokrat. Namun, ada satu fenomena yang menarik, dimana separuh dari kaum Muslim di Amerika Serikat mendukung Bernie Sanders dalam pertarungan memperebutkan kursi Calon Presiden dari Partai Demokrat.

Hal ini disebabkan sikap Sanders yang fokus membicarakan kondisi dan manajemen ekonomi yang menurutnya sudah sangat tidak seimbang (inequality), termasuk soal kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah dan seterusnya. Sanders juga didukung terutama karena sikapnya yang lebih terbuka, tidak rasis dan mendukung pluralisme dan kesetaraan.

Refleksi bagi Indonesia

Para kaum Muslim di Amerika Serikat tentu sadarbahwa Sanders tidak lain adalah seorang Yahudi dan berkulit putih. Namun, mereka telah melampaui Politik Identitas semacam ini. Mereka berfokus pada agenda-agenda dari para calon. Hal yang sama juga sebenarnya terjadi di kubu Republikan, dimana Ben Carson yang berkulit hitam mendukung Donald Trump, terlepas dari janji-janji kampanyenya yang rasis.

Merefleksikan hal-hal di atas sebagai orang Indonesia, tentu saja kita tersentak menyadari bahwa di negeri ini pilihan politik masih diwarnai oleh sentimen identitas, baik itu agama, suku, partai politik dan lainnya. Saatnya kita bercermin kepada apa yang terjadi di Amerika Serikat, bahwa, dukungan kita terhadap calon pemimpin kita adalah berdasarkan kesamaan agenda untuk memberantas korupsi, meningkatkan mutu pendidikan dan menyejahterakan masyarakat.

Dengan demikian, mudah-mudahan semakin baiklah kualitas demokrasi kita dan menjadikannya sebagai jaminan untuk Indonesia masa depan yang adil dan sejahtera.

Makassar, April 2016

Muhammad Ihsan Harahap, YSEALI Academic Fellow, Kennesaw State University, GA, USA (Februari-Maret 2016)

Pakatan Harapan

Oleh: Muh. Ihsan Harahap

* Tulisan ini ditulis di akhir September 2015 dan dipublikasikan di Jurnal KAMMI Kultural pada 7 Oktober 2015

Partai yang tergabung dalam Pakatan Harapan: PAN, DAP dan PKR.

Setelah demonstrasi fenomenal BERSIH 4.0 secara resmi berakhir pada akhir Agustus 2015 lalu, kondisi jalanan di Malaysia dua pekan terakhir ini berganti warna. Warna yang dulunya kuning (warna kaos para pendukung BERSIH 4.0) kini berganti menjadi warna merah. Mereka adalah orang-orang yang tergabung dalam “Himpunan Rakyat Bersatu” sebagai respon terhadap gerakan BERSIH 4.0. Demonstrasi berbaju merah (red shirt rally) ini mengusung “Marwah Melayu” (Malaysian Dignity) dalam aksi mereka.

Puncaknya terjadi pada 16 September 2015 ketika puluhan ribu pendemo memadati Padang Merbok. Kekacauan sempat terjadi ketika massa membuat keributan di Petaling Street yang merupakan kawasan perbelanjaan dimana sebagian besar pemiliknya adalah warga keturunan. Massa berbaju merah dengan terang-terangan mengusung “Anti-BERSIH” di kawasan yang diketahui sebagai basis pendukung gerakan BERSIH 4.0.

Tak sampai di situ. Pada Kamis (28/09), gerakan yang diinisiasi oleh Himpunan Rakyat Bersatu ini menyerahkan 12 resolusi kepada Pemerintah Malaysia. Banyak yang berkomentar kurang enak: Barisan Nasional berada di balik demonstrasi berbaju merah.

Koalisi Baru

Sementara itu, di tengah ketidakjelasan masa depan koalisi oposisi, Pakatan Rakyat, akibat pemenjaraan terhadap Anwar Ibrahim, sebuah koalisi baru dibentuk. Koalisi ini bernama Pakatan Harapan. Koalisi ini terbentuk pada 22 September 2015 setelah Pakatan Rakyat resmi berakhir pada 16 Juni 2015 lalu.

Pakatan Harapan terdiri dari Parti Keadilan Rakyat (PKR), Democratic Action Party (DAP) dan Parti Amanah Negara (PAN). Koalisi ini dibentuk untuk untuk menghadapi Pilihan Raya Umum 2018 dimana Pakatan Harapan resmi mendaulat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri jika koalisi memenangkannya. Di lain sisi, ini tentu menjadi dukungan baru bagi Anwar Ibrahim yang sampai saat ini masih di dalam penjara atas hukuman lima tahun penjara atas kasus sodomi yang kedua. Banyak pihak menganggap kasus ini bermotif politik untuk menghancurkan karir politik Anwar Ibrahim.

Hal yang harus diperhatikan dari komposisi koalisi ini adalah ketidakikutsertaan Parti Islam Se-Malaysia/Pan-Malaysian Islamic Party (PAS) dalam koalisi ini. Wan Azizah Wan Ismail, istri Anwar Ibrahim, menjelaskan bahwa PAS diundang untuk turut bergabung bersama Pakatan Harapan namun mereka menolak. Meski begitu, tentu tidak bisa dibantah bahwa Pakatan Rakyat berakhir dikarenakan konflik antara DAP dan PAS. Salah satunya adalah kengototan PAS untuk menerapkan hukum pidana (Islam) di Kelantan.

Tantangan

Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pakatan Harapan.

Pertama karena pada pemilu 2013, hampir 90 kursi dari 200 kursi yang dimenangkan oleh Pakatan Rakyat berasal dari kursi-kursi milik PAS. Dukungan masyarakat Malaysia terhadap PAS masih sangat besar, meskipun mereka masih cenderung konservatif dalam menerapkan hubungan Syariah dan Politik.

Kedua, soal bergabungnya PAN (lebih dikenal dengan sebutan ‘Amanah’) ke dalam koalisi Pakatan Harapan.

Partai ini adalah sebuah partai baru yang dideklarasikan pada 16 September 2015, hari yang sama dengan demonstrasi berbaju merah yang diinisiasi oleh Himpunan Rakyat Bersatu. Amanah menetapkan posisi Presiden diduduki oleh Muhamad Sabu (lebih dikenal dengan panggilan ‘Mat Sabu’) yang merupakan mantan Wakil Presiden PAS. Tidak sedikit petinggi Amanah -dulunya- adalah bagian dari kubu moderat di PAS namun tidak sependapat dengan pendapat umum di PAS tentang implementasi hukum pidana syariah, terutama hudud, di Malaysia. Tantangan terbesar dari Amanah tentu saja kemampuan elektabilitasnya yang belum teruji sama sekali.

Ketiga, tentang pengaruh BERSIH 4.0.

Ada selentingan bahwa aksi BERSIH 4.0 adalah tidak lain merupakan “aksi cina” alias warga keturunan di negara tersebut. Apalagi Himpunan Rakyat Bersatu yang menggelar demonstrasi berbaju merah sebagai respon terhadap BERSIH 4.0 mengangkat isu yang cenderung terlihat rasis seperti “Marwah Melayu” dan lain-lain.

Hal ini harus diakhiri sesegera mungkin agar rasisme tidak menjadi alasan masyarakat untuk bergerak untuk mendapatkan haknya. Hak Asasi Manusia, kebebasan dan demokrasilah yang seharusnya menjadi alasan rakyat untuk bergerak dan mendapatkan hak-hak mereka.

Peran Indonesia

Lalu, apa peran yang bisa Indonesia berikan di sini?

Menjelang implementasi Masyarakat ASEAN (ASEAN Community) yang akan berlaku efektif mulai 31 Desember 2015, Indonesia perlu mengambil peran yang lebih dalam. Komunitas ASEAN bukan hanya sekedar Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC), tetapi juga tentang Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (ASCC).

Salah satu poin yang patut disyukuri adalah adanya agenda untuk mendukung proses perdamaian dan demokratisasi di ASEAN dalam cetak biru APSC. Agenda ini mengemuka di Deklarasi ASEAN Concord II atau yang lebih dikenal sebagai Bali Concord II.

Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia harus mengambil perannya. Islam Nusantara jangan hanya sekedar menjadi wacana yang masih diributkan di dalam negeri: saatnya diimplementasikan untuk perdamaian dan demokratisasi di seluruh ASEAN. Pengalaman Indonesia dalam transisi dari otoritarianisme ke dalam alam demokrasi harus menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara ASEAN lain  demi mencapai demokrasi yang ideal.

Gerakan Mahasiswa

Gerakan mahasiswa di Indonesia harus maju sebagai contoh. Gerakan mahasiswa di Indonesia seharusnya tidak lagi sibuk hanya pada persoalan dalam negeri, namun harus memberikan peran yang lebih luas pada tingkat ASEAN.

Hingga saat ini, masih ada sekitar 60 mahasiswa di Myanmar yang dipenjara karena melakukan demonstrasi menantang Undang-Undang baru tentang Pendidikan pada awal Maret 2015 lalu. Gerakan mahasiswa di Indonesia harus mulai bersuara lantang soal ini.

Gerakan mahasiswa di Indonesia juga harus mendukung proses demokratisasi menjelang Pemilihan Presiden di Myanmar akhir tahun ini, dan bersuara atas masa depan demokrasi dan kebebasan berpendapat di Malaysia serta demokratisasi yang macet di Thailand.

Epilog

Apapun yang terjadi, masa depan demokrasi dan kebebasan berpendapat di Malaysia berada di tangan masyarakat Malaysia sendiri. Vonis yang menimpa Anwar Ibrahim sendiri telah menjadi preseden buruk bagi Malaysia di mata dunia internasional. Pada 10 Agustus 2015, bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim, sekurangnya 40 intelektual dan tokoh dunia mendesak Pemerintah Malaysia untuk membebaskan Anwar. Sebut saja beberapa di antaranya: Noam Chomsky, Francis Fukuyama, Tariq Ramadan, Slavoj Zizek, Yusuf Al Qaradawi. Hingga nama-nama seperti Al Gore, B.J. Habibie hingga Rached Al Ghannouchi. Amnesti International (AI) dan Human Rights Watch (HRW) turut bersuara lantang atas tuduhan yang menimpa Anwar.

Pada akhirnya, Pakatan Harapan hanya akan betul-betul menjadi koalisi yang efektif jika mereka berhasil keluar dari sekat-sekat rasisme yang hingga kini dianggap masih menjadi masalah utama perpolitikan di Malaysia. Hanya dengan mendukung keberagaman, kebebasan dan kesetaran dengan konsisten dan jujur yang bisa membuktikan bahwa Pakatan Harapan bisa menjadi ‘harapan’ rakyat Malaysia. Semuanya akan terbukti di Pemilihan Umum Raya 2018.

Kita tunggu!

Makassar, September 2015

BERSIH 4.0: Angin Reformasi di Malaysia?

Oleh: Muhammad Ihsan Harahap

Satu Pemandangan dari BERSIH 4.0 di Malam Hari. (Credit: The Malaysian Insider)

Tahun 2015 mungkin menjadi tahun yang cukup bergejolak untuk Malaysia. Di awal tahun, tepatnya 10 Februari 2015, Mahkamah Federal menolak kasasi Anwar Ibrahim, pemimpin koalisi Pakatan Rakyat, dan menjebloskannya ke penjara dengan hukuman lima tahun atas kasus sodomi yang dituduhkan kepada Anwar. Vonis itu mendatangkan kecaman dari seluruh dunia dengan komentar bahwa vonis tersebut berlatar belakang politik, termasuk di antaranya Human Rights Watch (HRW) yang menyebut hukuman itu sebagai penyiksaan. Amnesty International menyatakan bahwa vonis ini adalah ancaman terhadap kebebasan berpendapat.

Pada 10 Agustus 2015, bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim, sekurangnya 40 tokoh dan intelektual dunia mengirimkan surat penuntutan pembebasan Anwar Ibrahim dari penjara. Dari kalangan pemerintahan, tokoh seperti B.J. Habibie, Al Gore, Rached Ghannouchi, termasuk ikut menyerukan tuntutan. Sedangkan kalangan intelektual tak ketinggalan dengan diwakili oleh nama-nama seperti Noam Chomsky, Tariq Ramadan, Francis Fukuyama, Yusuf Al-Qardhawi, Slavoj Zizek, Karen Armstrong, John L. Esposito dan lainnya.

BERSIH 4.0

Belum selesai dengung protes terhadap Pemerintah Malaysia atas tuntutan pembebasan Anwar, akhir Agustus ini Malaysia kembali diramaikan oleh gerakan yang menamakan diri “BERSIH”. Tuntutannya jelas dan tajam: menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Malaysia, Najib Abdul Razak.

Tuntutan ini berawal dari sebuah berita yang dimuat di The Wall Street Journal yang melaporkan adanya dana sebesar 700 Juta Dolar Amerika Serikat yang masuk ke rekening milik Perdana Menteri Najib. Gerakan BERSIH menduga dana ini berhubungan dengan proyek 1MDB (1 Malaysia Development Berhad), Meski begitu, menurut MACC (Malaysian Anti-Corruption Commission) dana tersebut berasal dari donatur di Timur Tengah yang identitasnya belum diketahui.

Demonstrasi yang bertempat di kawasan Dataran Merdeka di Kuala Lumpur ini berlangsung pada tanggal 29 sampai 30 Agustus 2015. Sekurangnya 100.000 massa memadati kawasan Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, selama dua hari. Massa demonstran bertahan hingga pagi 31 Agustus 2015, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Malaysia yang kini memasuki usia 57 tahun.  Aksi demonstrasi ini diikuti sekurangnya 100.000 orang meskipun pihak Kepolisian Malaysia menyatakan demonstrasi BERSIH 4.0 sebagai aksi ilegal.

Demonstrasi yang dilakukan oleh BERSIH bukan merupakan yang pertama kali. Demonstrasi tahun ini yang diberikan nama “BERSIH 4.0” merupakan gerakan yang keempat kali dilakukan. Gerakan ini sebelumnya dilaksanakan pada 2007, 2011 dan 2012, dengan bermacam-macam tuntutan. Beberapa tuntutan yang dilancarkan pada BERSIH 4.0 antara lain: pemilu bersih (clean elections), pemerintahan bersih (clean governments), hak untuk berpendapat (right to dissent), perkuat sistem demokrasi parlementer (strengthening parliamentary democracy) dan menyelamatkan keadaan ekonomi (save the economy).

Orang yang berada di balik gerakan BERSIH 4.0 adalah Maria Chin Abdullah (58), istri dari aktivis Yunus Ali (Alm.) yang sebelumnya juga memimpin gerakan BERSIH.

Mahathir Mohamad

Perdana Menteri Najib mengomentari aksi demonstrasi ini dengan mengatakan para pengunjuk rasa miskin nasionalisme da asal tuduh.

Sebuah hal yang mengejutkan terjadi pada hari pertama demonstrasi BERSIH 4.0 dilaksanakan. Tanpa diduga, Mahathir Mohamad, yang tiada lain mantan Perdana Menteri Malaysia dan mantan petinggi UMNO (United Malays National Organisation), mengunjungi para demonstran bersama istrinya, Siti Hasmah Ali pada sekitar pukul 19.30 waktu setempat.

Kehadiran Mahathir tentu saja mengejutkan banyak orang, dikarenakan partai-partai yang tergabung dalam kelompok oposisi Pakatan Rakyat juga mengusung dan mendukung gerakan BERSIH 4.0. Sedangkan UMNO, koalisi pendukung pemerintah dimana Mahathir pernah memimpin, jelas tidak mendukung gerakan BERSIH 4.0 ini.

Di hari kedua, Mahathir Mohamad betul-betul bergabung dengan para demonstran dan memberikan orasi singkat. Gara-gara orasi ini, dikabarkan Mahathir dipanggil polisi untuk diperiksa atas tuduhan menjelek-jelekkan pemerintah.

Angin Reformasi?

Pada 1 September 2015 kondisi di Malaysia sudah berjalan seperti sedia kala. Namun, gerakan seperti BERSIH 4.0 ini tidak bisa diabaikan begitu saja oleh Pemerintah Malaysia. Keberhasilan gerakan ini dalam menghimpun semua etnik mayor di Malaysia (Melayu, Tiongkok, India) merupakan bukti ketidakpuasan masyarakat Malaysia terhadap Pemerintahan Malaysia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Najib. Apalagi baru saja tokoh dan intelektual dunia menuntut pembebasan Anwar Ibrahim dari penjara, dimana menurut mereka, kasus sodomi tersebut hanyalah tuduhan bermotif politik. Kalau diperhatikan, kondisi yang dihadapi Pemerintah Malaysia hari ini hampir sama dengan yang dihadapi oleh Mantan Presiden Suharto pada Reformasi 1998.

Di tengah ancaman krisis ekonomi yang lebih parah, isu kebebasan berbicara dan berpolitik, serta menurunnya popularitas pemerintah Malaysia dan juga menurunnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, juga dampak dari gerakan BERSIH 4.0 dan diperiksanya tujuh orang petinggi gerakan ini, kita pantas bertanya: inikah tanda angin reformasi di Malaysia?

***

Penulis adalah Ketua Umum KAMMI Komisariat Universitas Hasanuddin, Makassar, dan juga Monitoring Officer wilayah Sulawesi Selatan di Indonesian Interfaith Weather Station (IIWS). Penulis menempuh studi Sejarah di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Tulisannya dimuat di berbagai media, seperti The Jakarta Post, Tribun Timur, Muhammadiyah Studies, Jurnal KAMMI Kultural dan lainnya.

Tulisan ini diterbitkan oleh Harian Tribun Timur (Grup Gramedia) edisi 5 September 2015.