Pemuda dan Politik dalam Tinjauan Sejarah Indonesia

Sukarno, sewaktu masih menjadi siswa HBS di Surabaya. Tinggal di kos-kosan milik H.O.S. Cokroaminoto, pemimpin besar Sarekat Islam. Ikut menulis di koran 'Otoesan Hindia', koran milik Sarekat Islam. Menulis sekitar 500 artikel di koran tersebut dengan nama samaran 'Bima'.

Sukarno, sewaktu masih menjadi siswa HBS di Surabaya. Tinggal di kos-kosan milik H.O.S. Cokroaminoto, pemimpin besar Sarekat Islam. Ikut menulis di koran ‘Otoesan Hindia’, koran milik Sarekat Islam. Menulis sekitar 500 artikel di koran tersebut dengan nama samaran ‘Bima’.

**Tulisan ini sebelumnya diterbitkan di Qureta.

Pembicaraan mengenai kaum muda dan politik bisa menjadi sebuah pembicaraan yang menarik atau sebaliknya, membosankan. Topik tersebut bisa menjadi menarik karena anak muda identik dengan gagasan-gagasan segar, dan sebaliknya bisa menjadi membosankan karena pragmatisme yang muncul dari anggapan bahwa politik selalu menipu -dan karena itu ia harus dihindari. Sayangnya, jika melihat secara kasar kepada mayoritas anak muda di Indonesia, tidak bisa kita pungkiri bahwa pragmatisme yang penulis sebutkan tadi sedang mendominasi persepsi mereka tentang politik. Sebagai seorang sarjana bidang Sejarah, salah satu hal yang menarik perhatian penulis ketika membicarakan anak muda dan politik di Indonesia adalah dengan melihat sejarah bangsa kita yang banyak digoreskan oleh anak-anak muda. Dalam kaitannya dengan fenomena pragmatisme anak muda terhadap politik, kita patut menengok ke belakang dan bertanya: apakah betul anak muda di Indonesia sudah anti politik sejak dulu?

Persentuhan antara anak muda dan politik di Indonesia mengkristal di awal abad ke-20.[1] Masa ini adalah masa dimana kebijakan Politik Etis memberikan dampak yang cukup baik terhadap terbukanya kesempatan para anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan modern. Tereksposnya mereka kepada pendidikan modern menjadi salah satu sebab munculnya berbagai tokoh dan organisasi pergerakan di seluruh Indonesia dengan sifat anti penjajahan dan keinginan untuk hidup merdeka. Maka bermuncullah ke permukaan organisasi pergerakan kebangsaan seperti Sarekat Islam (1912), Muhammadiyah (1912), hingga organisasi yang menghimpun para pemuda di daerah seperti Jong Java (1918),  Jong Soematranen Bond (1918), Jong Minahasa (1918), Jong Ambon (1920) dan lain-lain. Tidak sampai tiga dekade setelah Politik Etis diterapkan, para pemuda kita sudah menyepakati untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu dan berbahasa Indonesia: hasil dari Kongres Pemuda II di Batavia pada tanggal 27-28 Oktober 1928.

Anak-anak muda bangsa ini di awal abad ke-20 sudah bergerak dengan cakap menggunakan instrumen-instrumen modern seperti surat kabar, rapat terbuka (openbare vergadering), hingga hal yang lebih radikal seperti mogok kerja. Dalam sejarah pergerakan kebangsaan, kita dipertemukan dengan sosok Sukarno yang pada saat bersekolah di HBS (setingkat Sekolah Menengah) sudah menghantam kolonialisme dengan menulis sekitar 500 artikel di surat kabar Oetoesan Hindia milik HOS Cokroaminoto. Seorang mahasiswa seperti Mohammad Hatta harus menghabiskan 11 tahun (1921-1932) untuk mendapatkan doktorandus. Bukan karena malas berkuliah, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan dalam dunia pergerakan untuk Indonesia merdeka, langsung dari negeri yang menjajah kita dulu: Belanda. Sutan Syahrir yang juga bersekolah di Belanda lebih parah lagi. Ia rela drop out dari Universitas Leiden karena harus pulang ke Indonesia pada akhir 1931 untuk mengurus Partai Nasional Indonesia (PNI) yang sedang diobrak-abrik pemerintah kolonial. Pada saat itu, Sutan Syahrir baru berusia 23 tahun.

Anak-anak muda juga menjadi pemain utama dalam pergumulan berbagai ide di Indonesia pada masa pergerakan kebangsaan. Sebut saja Semaun yang pada usia 15 tahun (1914) bergabung dengan Sarekat Islam dan berperan dalam menjadikan Sarekat Islam semakin ‘radikal’ dengan menuntut zelfbestuur alias pemerintahan sendiri pada Kongres Nasional 1917. Semaun menjadi salah satu tokoh muda pertama yang mempertemukan dan menggerakkan Islam dengan konsep Marxisme, dan akhirnya menjadi ketua pertama dari Partai Komunis Indonesia (PKI), organisasi yang dibentuk di kantor Sarekat Islam Semarang pada 23 Mei 1920.

Radikalisme anak muda semacam ini tidak hanya berhenti di sana. Sehari sebelum peristiwa Proklamasi, kelompok Persatuan Mahasiswa yang dipimpin Sukarni memutuskan untuk ‘menculik’ Sukarno dan Hatta pada subuh hari tanggal 16 Agustus 1945 dan meyakinkan keduanya bahwa Jepang betul sudah menyerah.  Pada pukul 02.00 tanggal 17 Agustus 1945, Sukarno, Hatta, Subarjo dengan dihadiri anggota PPKI dan kelompok pemuda menyusun teks proklamasi yang dibacakan pada pukul 10.00 esok paginya. Menurut Kahin (1952), rangkaian peristiwa ini yang menandai dimulainya Revolusi Indonesia yang segera mendapat respon luar biasa di seluruh pelosok Indonesia. Semuanya dimulai dari radikalisme anak muda.

Peran anak muda dan kaitannya dengan politik tidak berhenti dengan merdekanya Indonesia dari kekuasaan kolonialisme. Sejarah mencatat bahwa anak muda dengan sifatnya yang konsisten pada kebenaran menjadi sebab sifat kritisnya mereka kepada penguasa. Anak muda seperti Soe Hok Gie yang melihat kecenderungan otoriter Sukarno setelah Demokrasi Terpimpin diterapkan (1959) tidak tinggal diam dan akhirnya melahirkan Tritura yang terkenal (1966). Orde Baru sebagai pengganti Orde Lama pun tidak luput dari kritik yang datang dari kalangan mahasiswa. Peristiwa Malari menjadi satu peristiwa besar pertama di masa Orde Baru karena rezim dianggap sudah terlalu ‘mabuk’ modal asing. Mahasiswa melihat kebijakan pembangunan Suharto dengan mengijinkan banyak modal asing sebagai penjajahan gaya baru. Sebagai akibat rentetan kejadian tersebut, pemerintah Orde Baru berusaha membendung tekanan dari kalangan mahasiswa dengan mengeluarkan kebijakan NKK (Normalisasi Kebijakan Kampus) pada tahun 1978 dan BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan) pada tahun 1980. Kedua kebijakan tersebut berusaha memisahkan mahasiswa dengan dunia politik. Mahasiswa dipacu untuk hanya fokus terhadap perkuliahan di kampus, dan demonstrasi dianggap sebagai kegiatan yang mengarah kepada politik praktis.

Tetapi mahasiswa tidak diam, kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun tidak pernah kering dari gagasan anak muda, yang mendukung dan yang menentangnya. Ketika Krisis Finansial Asia ikut menghantam Indonesia pada pertengahan Juli 1997 yang menyebabkan harga melambung tinggi dan penambahan hutang serta krisis multidimensi. Kaum muda, kaum buruh dan mahasiswa turun ke jalan yang akhirnya memaksa Suharto mundur dari kursi presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998.

Kini, sekitar 18 tahun setelah Reformasi dan 100 tahun setelah masa pergerakan kebangsaan, negeri ini dihadapkan dengan fenomena kaum muda yang menjauhkan diri dari aktivisme kampus dan semakin tidak peduli dengan penderitaan rakyat kecil. Ranah politik seakan menjadi barang haram yang tidak boleh dimasuki dan dibicarakan oleh kaum muda. Padahal sejarah bangsa kita adalah sejarah anak muda. Kaum muda harus bangkit kembali dan merebut posisinya yang paling hakiki: membela kebenaran, membela rakyat kecil!

Makassar, Oktober 2016

* Penulis adalah lulusan Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Pernah menjadi Ketua Umum KAMMI Universitas Hasanuddin (2015), Monitoring Officer di Indonesian Interfaith Weather Station (2015), dan Academic Fellow on International Civic and Human Rights di Kennesaw State University, Georgia, Amerika Serikat (2016).

Daftar Bacaan:

  • George McTurnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia, Depok: Komunitas Bambu, 2013
  • C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991
  • Max Lane, Unfinished Nation: Ingatan Revolusi Aksi Massa dan Sejarah Indonesia, Yogyakarta: Djaman baroe, 2014
  • Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional (Jilid II), Yogyakarta: Ombak, 2015

[1] Istilah ‘Indonesia’ tentu bukan nama resmi seperti ‘Hindia Belanda’ atau ‘Hindia Timur’. Namun penggunaannya sudah sering dipakai pada tahun 1920-an.

Empat Abad Islam di Makassar: Sebuah Refleksi

The Conquest of Makassar.

The Conquest of Makassar.

Tulisan ini sebelumnya diterbitkan di rubrik Budaya portal Selasar.com

Salah satu peristiwa yang sempat menjadi headline di media-media tanah air adalah soal konflik di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Konflik tersebut melibatkan Bupati Gowa, Adnan Purichta Yasin Limpo, dengan keluarga Kerajaan Gowa dan pendukungnya di sisi yang lain. Konflik itu bermula dari pengesahan Peraturan Daerah (perda) bernama Lembaga Adat Daerah (disingkat ‘LAD’), yang menurut keluarga Kerajaan Gowa merupakan cara sang Bupati untuk melantik dirinya sebagai ‘Somba’, sebuah gelar yang turun temurun diperuntukkan untuk Raja Gowa. Buntut dari konflik tersebut adalah pembakaran Gedung DPRD Kabupaten Gowa oleh oknum yang kini sedang di bawah penyelidikan kepolisian. Hingga saat ini, beberapa proses hukum sedang berjalan. Termasuk penetapan status tersangka kepada Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten Gowa karena kejadian pembukaan paksa benda-benda pusaka Kerajaan Gowa di Istana Tamalate, Kabupaten Gowa.

Namun dalam tulisan ini kita tidak akan membahas lebih lanjut tentang konflik tersebut. Hal yang ingin kita bahas adalah mengenai eksistensi dan peran agama Islam dalam sejak ia pertama kali dibawa masuk ke Kerajaan Gowa, lebih dari empat abad yang lalu. Mengapa hal ini perlu diperingati? Salah satu jawabannya, Islam masuk ke Sulawesi Selatan melalui Kerajaan Gowa, dan kerajaan inilah yang kemudian menyebarkannya kepada hampir seluruh kerajaan di Pulau Sulawesi. Implikasinya, mayoritas masyarakat di Pulau Sulawesi hari ini memeluk agama Islam.

Kurang lebih sebulan yang lalu, tepatnya hari Kamis, 22 September 2016, menjadi hari yang bersejarah bagi eksistensi Islam di Makassar. Hari itu menandai 411 tahun (sejak 22 September 1605) masuk islamnya Raja Tallo ke-7, I Malingkang Daeng Sultan Abdullah Karaeng Matoaya Tumenanga ri Agamana, bersama Raja Gowa ke-14, I Mangarangi Daeng Manrabia Sultan Ala’uddin Tumenanga ri Gaukanna. Peristiwa masuk islamnya Raja dan Perdana Menteri Kerajaan kembar Gowa-Tallo tersebut disusul dengan pengislaman seluruh rakyat Makassar di Masjid Tallo dua tahun kemudian, tepatnya 9 November 1607.

Setelah Gowa-Tallo memeluk Islam, kerajaan tersebut kemudian menyebarkannya kepada semua kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan seperti Sidenreng dan Soppeng (1609), Wajo (1610), Bone (1611) hingga Bima (1640). Sedangkan Luwu sudah diislamkan dua tahun sebelumnya. Orang-orang Bugis dari Bone, Soppeng, Wajo dan lainnya yang hendak mempelajari Islam berdatangan ke Makassar, tepatnya di Bontoala, dimana Abdul Makmur Khatib Tunggal mengajar. Khatib Tunggal atau yang lebih dikenal dengan Dato’ Ri Bandang adalah satu dari tiga ulama Minangkabau yang mengislamkan penguasa Kerajaan Luwu’ (1603) dan Kerajaan Gowa-Tallo (1605). Dua ulama lainnya dikenal sebagai Dato’ Patimang (meninggal di Patimang, Luwu’) dan Dato’ Ri Tiro (meninggal di Tiro, Bulukumba).

Jatuhnya Melaka ke tangan Portugis sekitar satu abad sebelumnya (1511) menjadi sebab pusat penyebaran Islam dengan perlahan bergeser ke arah timur. Pelabuhan utama Kerajaan Gowa-Tallo, Somba Opu, semakin ramai sebagai pelabuhan dagang transito ke Maluku (Kepulauan Banda dan lainnya). Hal ini membuat Somba Opu menjadi kota yang menawarkan kesempatan untuk menjumpai berbagai macam komoditas, ide, pedagang dari berbagai bangsa dan ras. Dari segi politik, dengan bertransformasinya Gowa-Tallo menjadi kerajaan Islam (kesultanan), membuatnya secara otomatis bersekutu dengan Kesultanan Aceh dan Kesultanan Mataram. Persekutuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi VOC yang pada masa yang sama meluaskan pengaruhnya di Nusantara bagian timur, terutama Kepulauan Banda. Pada 1603, para pedagang Belanda di Banda menyurat kepada Sultan Ala’uddin untuk membuka kantor perwakilan dagang di Makassar. Permintaan tersebut dikabulkan dengan syarat para pedagang tersebut hanya semata-mata untuk berdagang. Sultan Ala’uddin paham bahwa Portugis dan Belanda sedang dalam keadaan perang di Eropa, sehingga akan sedikit banyak mempengaruhi hubungan antar pedagang-pedagang mereka yang berniaga di Nusantara.

Delapan tahun setelah dikabulkannya permintaan untuk memiliki kantor dagang, pada tahun 1611, VOC mengirim Samuel De Nijs ke Makassar dan mengajak Sultan Ala’uddin untuk memerangi Banda. Sultan Ala’uddin menolak permintaan tersebut karena tahu VOC bermaksud memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Selain karena curiga atas niat memonopoli, Sultan Ala’uddin menolak permintaan tersebut karena penduduk Banda juga adalah muslim. Oleh karenanya VOC menjadi sadar bahwa Makassar menjadi halangan terbesarnya untuk memonopoli perdagangan di Nusantara bagian timur. VOC dan ‘monopoli perdagangan’ seakan tidak bisa dipisahkan. Selama aktifnya kantor perwakilan dagangnya di Makassar (1607-1615), VOC berulang kali meminta Sultan Ala’uddin untuk mengusir orang-orang Portugis dari Makassar. Permintaan itu selalu dijawab tegas, ‘Negeri saya terbuka untuk semua bangsa’. VOC juga meminta agar para pedagang Makassar dan bangsa lainnya agar dilarang pergi ke Kepulauan Banda karena daerah tersebut sudah dikuasai oleh VOC. Sultan Alau’ddin menjawab permintaan tersebut dengan ucapannya yang terkenal, ‘Tuhan yang menciptakan bumi dan laut telah membagikan daratan di antara manusia, dan memberikan laut untuk digunakan bersama. Tidak pernah kudengar seseorang dilarang untuk berlayar di lautan’.

Prinsip keterbukaan yang dianut oleh orang-orang Makassar serta doktrin Islam tentang anti-penjajahan menjadi pemicu bagi Sultan Ala’uddin untuk melanjutkan perlawanan terhadap aksi-aksi monopoli dari VOC. Pada 1634, saat itu VOC melakukan pemusnahan yang masif terhadap pohon-pohon cengkeh dan pala di Maluku. Kejadian tersebut ditanggapi Sultan Ala’uddin dengan mengirim armada ke Ambon untuk membantu melawan VOC. Berbagai perlawanan dilancarkan selama bertahun-tahun untuk melawan dominasi VOC di bagian timur Nusantara. Sejak saat itu, VOC dan Gowa-Tallo menjadi musuh bebuyutan sampai terjadinya Perang Makassar, 1667-1669. Perang tersebut terjadi setelah perang satu tahun (1666-1667) yang kemudian diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Bungaya. Kurang lebih 30 poin dalam perjanjian tersebut betul-betul menghabisi kekuatan Kerajaan Gowa-Tallo. Dampaknya juga mengenai para pedagang internasional yang sudah berdagang di Somba Opu sejak lama akhirnya diusir, karena kelompok non-pribumi yang bisa berdagang di Makassar hanyalah VOC. Perang Makassar berakhir dengan kekalahan Kerajaan Gowa-Tallo oleh persekutuan VOC dan Kerajaan Bone.

Setelah kalahnya Kerajaan Gowa-Tallo, berbagai bangsawan Makassar yang tidak mau hidup di bawah naungan VOC memilih untuk merantau meninggalkan Makassar. Karaeng Galesong, pergi ke Pulau Jawa bagian timur dan bergabung dengan Trunojoyo, seorang raja dari Madura yang mengadakan pemberontakan atas Amangkurat I yang didukung VOC. Jejak-jejak bangsawan Makassar juga bisa dilihat jejaknya pada kerajaan Melayu yang signifikansinya besar seperti Selangor dan Johor. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Najib Rajab (anak dari mantan PM Malaysia Tun Abdul Razak) mengaku keturunan dari putra Raja Gowa XIX Sultan Abdul Jalil Tumenanga ri Lakiung yang konon pergi ke Pahang, Malaysia.

Tiga abad hingga diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, Islam menjadi agama mayoritas orang-orang Makassar dan Sulawesi Selatan secara umum. Masuknya Islam di Makassar pada 1605 juga menjadi jalan bagi Tuanta Salamaka Syekh Yusuf Al Makassari yang kemudian membawa Islam dari Makassar ke Cape Town, Ibukota Afrika Selatan sekarang.  Syekh Yusuf Al Makassari bahkan dinobatkan sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan pada tahun 2005. Dengan genapnya 411 tahun dipeluknya Islam di Makassar, semoga bisa menjadi refleksi bagi masyarakat Sulawesi Selatan agar tidak melupakan sejarah. Kekuatan sejarah Makassar tercermin dari prinsip hidup orang Makassar dan nilai Islam yang dipegang teguh pada masa Sultan Ala’uddin: terbuka terhadap perbedaan dan selalu menantang ketidakadilan. Dengan nilai-nilai itulah sejarah mencatat kegemilangan Makassar dan membuatnya bertahan lebih dari 400 tahun hingga sekarang.

Penulis adalah lulusan Jurusan Sejarah, FIB, Universitas Hasanuddin, Makassar. Pernah menjadi Ketua Umum KAMMI Komisariat Unhas (2015) dan YSEALI Academic Fellow on International Civic and Human Rights di Kennesaw State University, Georgia, Amerika Serikat (2016). Tulisan-tulisan penulis pernah dipublikasikan di The Jakarta Post, Tribun Timur, Muhammadiyah Studies dan lainnya.

Matinya Politik Identitas

Bernie dalam sebuah kampanye bersama seorang pelajar Muslimah di Fairfax, Virginia. (Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=urnFap_MRJA)

[Tulisan ini sebelumnya dipublikasikan di portal Nuwo Balak pada 1 Mei 2016]

Salah satu hal yang disimpulkan oleh Profesor Francis Fukuyama pada awal 1990-an tentang masa depan pertarungan ideologi politik dunia adalah bahwa sistem Demokrasi-Liberal dimana Kapitalisme sebagai sistem ekonominya akan menjadi pemenang, yang dengan demikian ditandai sebagai akhir dari sejarah, mengadaptasi tradisi Hegelian. Itu tesis yang paling penting yang dikemukakan dalam salah satu bukunya yang paling terkenal, The End of History and The Last Man. Gagasan yang mulanya berbentuk esai ini diterbitkan sebagai buku pada 1992, tiga tahun setelah tumbangnya Tembok Berlin yang juga ditandai sebagai tumbangnya Komunisme.

Salah satu akademisi yang merespon gagasan Fukuyama adalah almarhum Profesor Samuel P. Huntington dari Universitas Harvard, yang tidak lain merupakan bekas guru dari Fukuyama. Huntington datang dengan tesis yang rupanya bertentangan: bahwa awal abad 21 adalah babak baru dari perbenturan peradaban, The Clash of Civilization, terma yang kemudian menjadi judul bukunya.

Huntington menjelaskan fenomena Perbenturan Peradaban ini dengan mengurainya dalam beberapa ideologi besar di dunia: Peradaban Barat, Amerika Latin, Ortodox, Dunia Timur, Dunia Islam, Peradaban Afrika Sub-Sahara, dan beberapa jenis “Peradaban” dan “Dunia” menurut kategorisasi yang dibuat Huntington. Intinya, abad 21 menurut Huntington akan memunculkan kembali kebanggaan hingga fanatisme beridentitas dalam politik.

Kasus Amerika Serikat

Salah satu hal yang menarik disoroti dari dua tesis klasik di atas adalah dengan melihat dinamika Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat yang sedang berlangsung saat ini. Ada dua partai besar yang sedang melakukan proses seleksi dengan menggelar debat di setiap state yang ada di Amerika Serikat.

Kedua partai tersebut tak lain adalah Partai Demokrat (Democratic Party) dan Partai Republik (Grand Old Party). Saat ini, melihat perkembangan yang ada, hampir dapat dipastikan bahwa Donald Trump akan menjadi Calon Presiden (capres) dari Partai Republik, dimana di saat yang sama Hillary Clinton dan Bernie Sanders masih bertarung dengan dominasi yang tipis di Partai Demokrat.

Dari semua kandidat, Donald Trump adalah kandidat yang paling sering menyinggung masalah identitas. Dari beberapa kampanye maupun debat partai yang dihadirinya, Trump bahkan terang-terangan mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Salah satunya adalah rencananya untuk melarang (ban) orang yang beragama Islam untuk masuk ke Amerika Serikat, kelak ketika Ia menjadi Presiden negara tersebut.

Tidak berhenti sampai di situ, Trump bahkan menyampaikan rencananya jika terpilih sebagai Presiden akan membangun tembok besar di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Pernyataan-pernyataan rasisme begitu mudah dikeluarkan oleh Trump, tidak luput di antaranya tentang imigran. Sikap yang ditunjukannya merupakan kombinasi dari kesombongan, ketidaksadaran terhadap sejarah, serta keinginan untuk mendulang suara dari kulit putih. Kontroversi yang dimunculkan Trump semakin menjadi-jadi ketika David Duke, mantan Grand Wizard dari Ku Klux Klan, menyatakan dukungan kepada Trump. Tidak bisa dielakkan bahwa banyak dari kalangan kulit putih yang konservatif, mendukung Trump dengan pendekatannya yang rasis tersebut.

Kondisi ini tentu saja menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya adalah respon para kaum Muslim sendiri di Amerika Serikat. Secara pasti, mereka mendukung calon-calon dari Partai Demokrat. Namun, ada satu fenomena yang menarik, dimana separuh dari kaum Muslim di Amerika Serikat mendukung Bernie Sanders dalam pertarungan memperebutkan kursi Calon Presiden dari Partai Demokrat.

Hal ini disebabkan sikap Sanders yang fokus membicarakan kondisi dan manajemen ekonomi yang menurutnya sudah sangat tidak seimbang (inequality), termasuk soal kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah dan seterusnya. Sanders juga didukung terutama karena sikapnya yang lebih terbuka, tidak rasis dan mendukung pluralisme dan kesetaraan.

Refleksi bagi Indonesia

Para kaum Muslim di Amerika Serikat tentu sadarbahwa Sanders tidak lain adalah seorang Yahudi dan berkulit putih. Namun, mereka telah melampaui Politik Identitas semacam ini. Mereka berfokus pada agenda-agenda dari para calon. Hal yang sama juga sebenarnya terjadi di kubu Republikan, dimana Ben Carson yang berkulit hitam mendukung Donald Trump, terlepas dari janji-janji kampanyenya yang rasis.

Merefleksikan hal-hal di atas sebagai orang Indonesia, tentu saja kita tersentak menyadari bahwa di negeri ini pilihan politik masih diwarnai oleh sentimen identitas, baik itu agama, suku, partai politik dan lainnya. Saatnya kita bercermin kepada apa yang terjadi di Amerika Serikat, bahwa, dukungan kita terhadap calon pemimpin kita adalah berdasarkan kesamaan agenda untuk memberantas korupsi, meningkatkan mutu pendidikan dan menyejahterakan masyarakat.

Dengan demikian, mudah-mudahan semakin baiklah kualitas demokrasi kita dan menjadikannya sebagai jaminan untuk Indonesia masa depan yang adil dan sejahtera.

Makassar, April 2016

Muhammad Ihsan Harahap, YSEALI Academic Fellow, Kennesaw State University, GA, USA (Februari-Maret 2016)