Category Archives: sejarah

Arung Palakka dan 350 Tahun Perjanjian Bungaya

amh-5644-kb_the_conquest_of_macassar_by_speelman_from_1666_to_1669

The Conquest of Makassar, 1666-1669

Tulisan ini diterbitkan oleh Majalah Historia versi daring (historia.id) pada 31 Desember 2017. Baca tulisan aslinya di sini.

Di bulan Desember ini, 350 tahun yang lalu, suasana tegang masih menyelimuti hati setiap orang di Benteng Somba Opu. Sebuah perjanjian yang sangat penting bagi Kerajaan Gowa-Tallo baru saja ditandatangani sebulan sebelumnya, tepatnya pada 18 November 1667. Perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Bungaya itu terpaksa disetujui oleh pihak Kerajaan Gowa-Tallo setelah berkonflik dengan VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) selama setengah abad.

Sejak paruh pertama abad ke-17, berbagai perlawanan yang dilancarkan oleh Kerajaan Gowa-Tallo di Kepulauan Maluku dianggap sebagai ancaman serius. Saat itu Kompeni melakukan berbagai cara untuk memantapkan monopoli perdagangan di kawasan timur Nusantara tersebut. Kompeni yang melihat banyaknya palili’ (daerah/kerajaan bawahan) yang dimiliki Gowa, serta dengan mempertimbangkan suasana politik yang panas antara palili’ dan Sultan Hasanuddin sebagai Raja Gowa, akhirnya menemukan celah dengan menjalin koalisi tak terduga dengan Arung Palakka, seorang bangsawan nan cerdas dari Bone yang dibawa sebagai tawanan ke Gowa pada akhir 1644.

Meski Arung Palakka pernah menjadi pelayan Karaeng Pattingngalloang, Tuma’bicara Butta (Perdana Menteri) Kerajaan Gowa-Tallo, tetapi kekuasaan dan kesewenangan Gowa atas Bone merupakan siri’ baginya. Suatu masa antara Juni dan Agustus 1660, Arung Palakka, Arung Kaju, Arung Maruangeng, Daeng Pabila, dengan dibantu oleh Tobala’ –yang terakhir ini merupakan regent Bone yang ditunjuk oleh Gowa– memutuskan melarikan diri dan pulang ke kampung halaman mereka. Ini terjadi setelah Karaeng Karunrung memerintah 10.000 orang Bugis Bone untuk menggali kanal di dekat Benteng Panakkukang karena benteng tersebut berhasil dikuasai oleh Kompeni.

Pelarian itu segera menggagas persekutuan dengan mengajak Kerajaan Soppeng untuk bersekutu dengan Bone. Di tengah ketidaksetujuan sebagian bangsawan Soppeng, akhirnya terbentuk juga persekutuan tersebut melalui Pincara Lopie ri Attapang (Perjanjian Rakit di Attapang). Kerajaan Wajo sebagai salah satu palili’ Gowa yang diajak oleh Arung Palakka dalam persekutuan tersebut menolak bergabung. Meski akhirnya setelah itu persekutuan tersebut kalah dalam beberapa perang melawan Gowa yang mengakibatkan Arung Palakka lari ke Butung (Buton) dan Batavia (Jakarta), namun pelan tapi pasti api telah membakar sumbu yang akan menghancurkan Gowa dan memaksanya menandatangani Perjanjian Bungaya enam tahun kemudian.

Arung Palakka Kembali

Setelah berpindah dari Buton ke Batavia atas bantuan Kompeni, Arung Palakka diminta untuk memadamkan pemberontakan orang Minangkabau di pantai barat Sumatera. Arung Palakka setuju dan berangkat bersama Toangke, julukan bagi sekitar 400 orang Bugis yang berdiam bersamanya di sekitar Sungai Angke. Pada 30 Agustus 1666, ia tiba di Padang bersama dengan Kapten Joncker yang memimpin tentara Ambon. Ini adalah medan pembuktian bagi Arung Palakka agar Kompeni semakin yakin bahwa dirinya bisa diandalkan. Kemenangan diraih oleh Arung Palakka, bahkan ia digelari sebagai ‘Raja Ulakan’ oleh orang-orang Ulakan karena keberaniannya di sana. Keyakinan Kompeni bahwa Arung Palakka mungkin merupakan kunci untuk mengalahkan musuhnya di timur, yaitu Gowa, semakin menguat ketika pasukan Aceh dikalahkan oleh Arung Palakka di Pariaman.

Tidak lama setelah itu, Dewan Hindia di Batavia mengeluarkan resolusi untuk mengirimkan ekspedisi ke Makassar dan kawasan timur pada 2 November 1666 dengan tujuan “mengumumkan perang kepada orang Makassar”. Meski begitu, sebenarnya Kompeni masih berharap masalah dengan Gowa masih bisa diselesaikan dengan jalan damai. Bagaimanapun Kompeni sangat sadar bahwa Gowa adalah kerajaan terbesar di bagian timur Nusantara. Selama setengah abad konfrontasi yang terjadi antara Gowa dan Kompeni tidak menghasilkan kemenangan signifikan bagi Kompeni. Memerangi Gowa sekali lagi adalah jalan pintas menuju kehancuran bagi Kompeni dan semua kepentingannya di timur.

Namun, mau tidak mau akhirnya Kompeni berangkat ke Gowa dan menunjuk Cornelis Janzoon Speelman, seorang pegawai Kompeni yang kontroversial, untuk memimpin ekspedisi tersebut. Ia berangkat bersama dua pemimpin perang yang baru saja sukses di pantai barat Sumatera: Arung Palakka dan Kapten Joncker. Tugas utama Speelman adalah mengupayakan perdamaian dan meminta Gowa untuk meminta maaf, terutama atas kasus terbunuhnya orang-orang Belanda di Pulau Don Duango dan ‘perampokan’ terhadap kapal Leeuwin yang karam, meski tidak menutup kemungkinan melancarkan perang jika Gowa menolak. Ekspedisi ke Makassar yang dipimpin Speelman itu berlayar pada 24 November 1666 dengan membawa dua puluh kapal yang mengangkut 1870 orang.

Pada 17 Desember 1666, armada ini tiba di sekitar Pulau Tanakeke dan sampai di pantai Makassar dua hari kemudian. Tuntutan yang diajukan oleh Kompeni dibalas dengan kunjungan dua bangsawan penting Gowa bersama dua penerjemah sambil membawa 1056 koin emas dan 1435 coprijksdaalders sebagai ganti rugi atas kejadian Don Duango dan kapal Leeuwin. Semua barang ini ditolak oleh Speelman. Dua hari kemudian, utusan Belanda telah datang kembali dari Somba Opu, istana Kerajaan Gowa, dengan membawa kegagalan: tuntutan Belanda ditolak oleh Sultan Hasanuddin. Maka sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Dewan Hindia dan Gubernur Jenderal, Speelman mendekati pelabuhan Makassar hingga setengah kilometer dari pantai dan mulai membombardir wilayah tersebut.

Peristiwa tersebut menandai dimulainya Perang Makassar. Perlawanan sengit dilancarkan oleh Gowa yang tidak menyangka adanya serangan tiba-tiba, bukan hanya dari armada Kompeni yang menyerang dari laut, tapi juga oleh serbuan darat pasukan Bugis di bawah komando Arung Palakka yang menyerang dari arah selatan. Pertempuran terjadi selama 11 bulan sebelum akhirnya kedua pihak sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Mereka bertemu pada 13 November 1667 untuk menyepakati sebuah paket perjanjian damai di Bungaya, sebuah kampung di dekat Barombong.

Perjanjian Bungaya

Pertemuan pun dilaksanakan di sebuah tanah lapang di Bungaya. Para pemimpin penting seperti Speelman, Arung Palakka, Sultan Hasanuddin dan Karaeng Karunrung hadir di sana. Awalnya mereka berkomunikasi melalui perantara penerjemah, tetapi karena cara ini dianggap tidak efektif, maka Karaeng Karunrung sebagai orang yang paling pandai dalam soal bahasa menjadi juru runding Gowa. Perundingan antara Speelman dan Karaeng Karunrung itu berlangsung dalam bahasa Portugis. Hasil dari perundingan yang tidak selesai dalam waktu sehari ini disebut sebagai Perjanjian Bungaya.

Perjanjian Bungaya mengubah total arah sejarah yang seharusnya terjadi di Sulawesi Selatan. Perjanjian yang terdiri dari 26 pasal ditambah tiga pasal tambahan ini bukan hanya menjadi momentum jatuhnya Kerajaan Gowa, tetapi juga menandai awal kekuasaan penuh dari Kompeni di bagian timur Nusantara. Empat bulan sebelumnya, berakhirnya Perang Kedua Inggris-Belanda membuat Belanda mendapatkan Pulau Run, penghasil utama pala di Kepulauan Banda, setelah menukarkannya dengan Niew Amsterdam yang kelak menjadi New York.

Perjanjian Bungaya juga menimbulkan kerugian besar bagi kelompok pedagang internasional lain yang telah lama berdagang di Somba Opu, terutama pedagang Inggris. Perjanjian tersebut memutuskan bahwa semua pedagang Eropa (kecuali pedagang Belanda), India/Moor, Jawa, Melayu, Aceh dan Siam dilarang berdagang di Makassar. Sehari setelah poin-poin Perjanjian Bungaya akhirnya disepakati pada 18 November 1667, para pedagang dari berbagai bangsa, terutama Inggris dan Portugis, mulai meninggalkan Somba Opu. Dua hari setelahnya, Speelman memasuki Benteng Jumpandang yang kelak diubah namanya menjadi Fort Rotterdam.

Bagi pihak kerajaan kembar Gowa-Tallo sendiri, perjanjian ini seolah menjadi penutup kejayaan Makassar sebagai kekuatan paling besar di bagian timur Nusantara sejak awal abad ke-17. Perjanjian Bungaya mengharuskan agar semua benteng yang dimiliki oleh kerajaan tersebut, kecuali Somba Opu dan Jumpandang, dihancurkan. Pada 24 Juni 1669, Sompa Opu yang menampung istana Kerajaan Gowa ikut jatuh akibat kekalahan perang susulan yang diinisiasi oleh Karaeng Karunrung setelah Perjanjian Bungaya.

Dengan begitu jatuhlah seluruh benteng Kerajaan Gowa-Tallo ke bawah kekuasaan Kompeni. Kenyataan ini digunakan oleh Kompeni untuk menguatkan kembali isi Perjanjian Bungaya yang telah disepakati dua tahun sebelumnya. Pada 15 Juli 1669, perwakilan Tallo datang ke Fort Rotterdam untuk mengakui kembali perjanjian tersebut, disusul dengan perwakilan Gowa yang datang pada 27 Juli 1669. Mereka menaruh senjata dan bersumpah dengan Alquran, meminum air serta menghunus keris untuk mengakui kembali perjanjian itu.

Paradoks

Arung Palakka tidak butuh waktu terlalu lama untuk menjadi pemimpin baru di Sulawesi dan seluruh bagian timur Nusantara. Speelman menempati Fort Rotterdam dan menjadikannya sebagai kantor Kompeni dan rumah tinggalnya sendiri. Sedangkan Arung Palakka tinggal di istana Bontoala, sekitar dua kilometer dari Fort Rotterdam. Beberapa tahun kemudian, kedua orang ini mencapai puncak karirnya: Speelman diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC pada 1680, Arung Palakka diangkat menjadi Raja Kerajaan Bone pada 1672.

Dalam bentangan peristiwa selama abad ke-17 di Sulawesi Selatan, banyak sekali ditemukan paradoks yang kadang menimbulkan kebingungan bagi pembaca sejarah. Ini merupakan kombinasi dari sifat dan karakter yang dimiliki oleh orang-orang Makassar dan Bugis, misalnya kecintaan pada ilmu, toleransi kepada perbedaan, keinginan untuk bebas merdeka, dengan ambisi politik yang mengharuskan konflik, perang atau bahkan penaklukan kepada saudara sendiri.

Sejarah mencatat bahwa Kerajaan Gowa-Tallo sebelum kekalahan itu begitu terbuka kepada bangsa lain. Puluhan kantor perwakilan dagang dari berbagai bangsa terdapat di Somba Opu. Demikian juga dengan berbagai tempat ibadah yang dimiliki bangsa-bangsa Eropa bebas berdiri atas izin penguasa Gowa. Hal ini menunjukkan kecintaan pada ilmu dan toleransi kepada perbedaan. Namun pada saat yang sama, perintah Karaeng Karunrung agar 10.000 orang Bugis Bone mengerjakan kerja paksa berupa penggalian kanal di dekat Benteng Panakkukang merupakan hal paradoks dari sifat toleransi. Hal inilah yang membuat Arung Palakka dan beberapa bangsawan Bugis lain melarikan diri dari Gowa.

Paradoks dalam sejarah di Sulawesi Selatan ini tidak hanya pada hal di atas. Keinginan Arung Palakka untuk bebas merdeka itu mengantarkannya untuk menerima tawaran Kompeni untuk bersama-sama memerangi Gowa. Ketika Kompeni dan Arung Palakka mengalahkan Gowa, paradoks terjadi lagi, yaitu keputusan Kompeni untuk mengusir berbagai bangsa yang berdagang di Makassar. Di sini, bukan hal yang sederhana untuk bisa memisahkan antara sifat dan karakter orang-orang Makassar dan Bugis dengan ambisi politik mereka masing-masing.

Refleksi

Kehancuran Kerajaan Gowa-Tallo akibat dari koalisi Kompeni dan Arung Palakka ini sering dijadikan bukti oleh banyak orang untuk mengatakan bahwa orang-orang Bugis adalah kawan dan hamba penjajah. Harus diakui, ada beberapa pihak yang ingin terus mengobarkan perang antara orang-orang Makassar dan Bugis. Namun dengan membaca sejarah, kita bisa memperbaiki pandangan kita kepada orang Bugis –jika anda orang Makassar– dan kepada orang Makassar –jika anda orang Bugis. Sejarah yang terjadi selama 350 tahun setelah ditandatanganinya Perjanjian Bungaya telah membuktikan itu.

Arung Palakka meninggal pada 6 April 1696 dan dikebumikan di Gowa. Makam Arung Palakka tersebut kini terletak di tengah pemukiman warga yang hampir seluruhnya adalah orang-orang Makassar. Tiga abad telah membuktikan makam tersebut telah dijaga dengan baik oleh orang-orang yang dulu ditaklukkan olehnya. Setelah ia meninggal, Aruppitu (Dewan Adat Bone) memilih sendiri pengganti Arung Palakka, yaitu La Patau Matanna Tikka dan segera berangkat ke Rotterdam untuk melaporkan keputusan tersebut. Van Thije, perwakilan Kompeni di sana, menyambut dan memberitahu bahwa keputusan itu akan dikirim ke Batavia agar disetujui Dewan Hindia. Aruppittu itu bergeming, dan juru bicaranya mengatakan: “Kami datang ke sini bukan untuk membicarakan tentang pemilihan. Kami datang ke sini untuk memberitahu anda tentang apa yang telah kami putuskan.”

Penulis adalah alumni Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Pernah bekerja sebagai Monitoring Officer di Indonesian Interfaith Weather Station (IIWS) dan sebagai Academic Fellow on International Civil and Human Rights di Kennessaw State University, Georgia, Amerika Serikat.

Pemuda dan Politik dalam Tinjauan Sejarah Indonesia

Sukarno, sewaktu masih menjadi siswa HBS di Surabaya. Tinggal di kos-kosan milik H.O.S. Cokroaminoto, pemimpin besar Sarekat Islam. Ikut menulis di koran 'Otoesan Hindia', koran milik Sarekat Islam. Menulis sekitar 500 artikel di koran tersebut dengan nama samaran 'Bima'.

Sukarno, sewaktu masih menjadi siswa HBS di Surabaya. Tinggal di kos-kosan milik H.O.S. Cokroaminoto, pemimpin besar Sarekat Islam. Ikut menulis di koran ‘Otoesan Hindia’, koran milik Sarekat Islam. Menulis sekitar 500 artikel di koran tersebut dengan nama samaran ‘Bima’.

**Tulisan ini sebelumnya diterbitkan di Qureta.

Pembicaraan mengenai kaum muda dan politik bisa menjadi sebuah pembicaraan yang menarik atau sebaliknya, membosankan. Topik tersebut bisa menjadi menarik karena anak muda identik dengan gagasan-gagasan segar, dan sebaliknya bisa menjadi membosankan karena pragmatisme yang muncul dari anggapan bahwa politik selalu menipu -dan karena itu ia harus dihindari. Sayangnya, jika melihat secara kasar kepada mayoritas anak muda di Indonesia, tidak bisa kita pungkiri bahwa pragmatisme yang penulis sebutkan tadi sedang mendominasi persepsi mereka tentang politik. Sebagai seorang sarjana bidang Sejarah, salah satu hal yang menarik perhatian penulis ketika membicarakan anak muda dan politik di Indonesia adalah dengan melihat sejarah bangsa kita yang banyak digoreskan oleh anak-anak muda. Dalam kaitannya dengan fenomena pragmatisme anak muda terhadap politik, kita patut menengok ke belakang dan bertanya: apakah betul anak muda di Indonesia sudah anti politik sejak dulu?

Persentuhan antara anak muda dan politik di Indonesia mengkristal di awal abad ke-20.[1] Masa ini adalah masa dimana kebijakan Politik Etis memberikan dampak yang cukup baik terhadap terbukanya kesempatan para anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan modern. Tereksposnya mereka kepada pendidikan modern menjadi salah satu sebab munculnya berbagai tokoh dan organisasi pergerakan di seluruh Indonesia dengan sifat anti penjajahan dan keinginan untuk hidup merdeka. Maka bermuncullah ke permukaan organisasi pergerakan kebangsaan seperti Sarekat Islam (1912), Muhammadiyah (1912), hingga organisasi yang menghimpun para pemuda di daerah seperti Jong Java (1918),  Jong Soematranen Bond (1918), Jong Minahasa (1918), Jong Ambon (1920) dan lain-lain. Tidak sampai tiga dekade setelah Politik Etis diterapkan, para pemuda kita sudah menyepakati untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu dan berbahasa Indonesia: hasil dari Kongres Pemuda II di Batavia pada tanggal 27-28 Oktober 1928.

Anak-anak muda bangsa ini di awal abad ke-20 sudah bergerak dengan cakap menggunakan instrumen-instrumen modern seperti surat kabar, rapat terbuka (openbare vergadering), hingga hal yang lebih radikal seperti mogok kerja. Dalam sejarah pergerakan kebangsaan, kita dipertemukan dengan sosok Sukarno yang pada saat bersekolah di HBS (setingkat Sekolah Menengah) sudah menghantam kolonialisme dengan menulis sekitar 500 artikel di surat kabar Oetoesan Hindia milik HOS Cokroaminoto. Seorang mahasiswa seperti Mohammad Hatta harus menghabiskan 11 tahun (1921-1932) untuk mendapatkan doktorandus. Bukan karena malas berkuliah, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan dalam dunia pergerakan untuk Indonesia merdeka, langsung dari negeri yang menjajah kita dulu: Belanda. Sutan Syahrir yang juga bersekolah di Belanda lebih parah lagi. Ia rela drop out dari Universitas Leiden karena harus pulang ke Indonesia pada akhir 1931 untuk mengurus Partai Nasional Indonesia (PNI) yang sedang diobrak-abrik pemerintah kolonial. Pada saat itu, Sutan Syahrir baru berusia 23 tahun.

Anak-anak muda juga menjadi pemain utama dalam pergumulan berbagai ide di Indonesia pada masa pergerakan kebangsaan. Sebut saja Semaun yang pada usia 15 tahun (1914) bergabung dengan Sarekat Islam dan berperan dalam menjadikan Sarekat Islam semakin ‘radikal’ dengan menuntut zelfbestuur alias pemerintahan sendiri pada Kongres Nasional 1917. Semaun menjadi salah satu tokoh muda pertama yang mempertemukan dan menggerakkan Islam dengan konsep Marxisme, dan akhirnya menjadi ketua pertama dari Partai Komunis Indonesia (PKI), organisasi yang dibentuk di kantor Sarekat Islam Semarang pada 23 Mei 1920.

Radikalisme anak muda semacam ini tidak hanya berhenti di sana. Sehari sebelum peristiwa Proklamasi, kelompok Persatuan Mahasiswa yang dipimpin Sukarni memutuskan untuk ‘menculik’ Sukarno dan Hatta pada subuh hari tanggal 16 Agustus 1945 dan meyakinkan keduanya bahwa Jepang betul sudah menyerah.  Pada pukul 02.00 tanggal 17 Agustus 1945, Sukarno, Hatta, Subarjo dengan dihadiri anggota PPKI dan kelompok pemuda menyusun teks proklamasi yang dibacakan pada pukul 10.00 esok paginya. Menurut Kahin (1952), rangkaian peristiwa ini yang menandai dimulainya Revolusi Indonesia yang segera mendapat respon luar biasa di seluruh pelosok Indonesia. Semuanya dimulai dari radikalisme anak muda.

Peran anak muda dan kaitannya dengan politik tidak berhenti dengan merdekanya Indonesia dari kekuasaan kolonialisme. Sejarah mencatat bahwa anak muda dengan sifatnya yang konsisten pada kebenaran menjadi sebab sifat kritisnya mereka kepada penguasa. Anak muda seperti Soe Hok Gie yang melihat kecenderungan otoriter Sukarno setelah Demokrasi Terpimpin diterapkan (1959) tidak tinggal diam dan akhirnya melahirkan Tritura yang terkenal (1966). Orde Baru sebagai pengganti Orde Lama pun tidak luput dari kritik yang datang dari kalangan mahasiswa. Peristiwa Malari menjadi satu peristiwa besar pertama di masa Orde Baru karena rezim dianggap sudah terlalu ‘mabuk’ modal asing. Mahasiswa melihat kebijakan pembangunan Suharto dengan mengijinkan banyak modal asing sebagai penjajahan gaya baru. Sebagai akibat rentetan kejadian tersebut, pemerintah Orde Baru berusaha membendung tekanan dari kalangan mahasiswa dengan mengeluarkan kebijakan NKK (Normalisasi Kebijakan Kampus) pada tahun 1978 dan BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan) pada tahun 1980. Kedua kebijakan tersebut berusaha memisahkan mahasiswa dengan dunia politik. Mahasiswa dipacu untuk hanya fokus terhadap perkuliahan di kampus, dan demonstrasi dianggap sebagai kegiatan yang mengarah kepada politik praktis.

Tetapi mahasiswa tidak diam, kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun tidak pernah kering dari gagasan anak muda, yang mendukung dan yang menentangnya. Ketika Krisis Finansial Asia ikut menghantam Indonesia pada pertengahan Juli 1997 yang menyebabkan harga melambung tinggi dan penambahan hutang serta krisis multidimensi. Kaum muda, kaum buruh dan mahasiswa turun ke jalan yang akhirnya memaksa Suharto mundur dari kursi presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998.

Kini, sekitar 18 tahun setelah Reformasi dan 100 tahun setelah masa pergerakan kebangsaan, negeri ini dihadapkan dengan fenomena kaum muda yang menjauhkan diri dari aktivisme kampus dan semakin tidak peduli dengan penderitaan rakyat kecil. Ranah politik seakan menjadi barang haram yang tidak boleh dimasuki dan dibicarakan oleh kaum muda. Padahal sejarah bangsa kita adalah sejarah anak muda. Kaum muda harus bangkit kembali dan merebut posisinya yang paling hakiki: membela kebenaran, membela rakyat kecil!

Makassar, Oktober 2016

* Penulis adalah lulusan Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Pernah menjadi Ketua Umum KAMMI Universitas Hasanuddin (2015), Monitoring Officer di Indonesian Interfaith Weather Station (2015), dan Academic Fellow on International Civic and Human Rights di Kennesaw State University, Georgia, Amerika Serikat (2016).

Daftar Bacaan:

  • George McTurnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia, Depok: Komunitas Bambu, 2013
  • C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991
  • Max Lane, Unfinished Nation: Ingatan Revolusi Aksi Massa dan Sejarah Indonesia, Yogyakarta: Djaman baroe, 2014
  • Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional (Jilid II), Yogyakarta: Ombak, 2015

[1] Istilah ‘Indonesia’ tentu bukan nama resmi seperti ‘Hindia Belanda’ atau ‘Hindia Timur’. Namun penggunaannya sudah sering dipakai pada tahun 1920-an.

Empat Abad Islam di Makassar: Sebuah Refleksi

The Conquest of Makassar.

The Conquest of Makassar.

Tulisan ini sebelumnya diterbitkan di rubrik Budaya portal Selasar.com

Salah satu peristiwa yang sempat menjadi headline di media-media tanah air adalah soal konflik di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Konflik tersebut melibatkan Bupati Gowa, Adnan Purichta Yasin Limpo, dengan keluarga Kerajaan Gowa dan pendukungnya di sisi yang lain. Konflik itu bermula dari pengesahan Peraturan Daerah (perda) bernama Lembaga Adat Daerah (disingkat ‘LAD’), yang menurut keluarga Kerajaan Gowa merupakan cara sang Bupati untuk melantik dirinya sebagai ‘Somba’, sebuah gelar yang turun temurun diperuntukkan untuk Raja Gowa. Buntut dari konflik tersebut adalah pembakaran Gedung DPRD Kabupaten Gowa oleh oknum yang kini sedang di bawah penyelidikan kepolisian. Hingga saat ini, beberapa proses hukum sedang berjalan. Termasuk penetapan status tersangka kepada Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten Gowa karena kejadian pembukaan paksa benda-benda pusaka Kerajaan Gowa di Istana Tamalate, Kabupaten Gowa.

Namun dalam tulisan ini kita tidak akan membahas lebih lanjut tentang konflik tersebut. Hal yang ingin kita bahas adalah mengenai eksistensi dan peran agama Islam dalam sejak ia pertama kali dibawa masuk ke Kerajaan Gowa, lebih dari empat abad yang lalu. Mengapa hal ini perlu diperingati? Salah satu jawabannya, Islam masuk ke Sulawesi Selatan melalui Kerajaan Gowa, dan kerajaan inilah yang kemudian menyebarkannya kepada hampir seluruh kerajaan di Pulau Sulawesi. Implikasinya, mayoritas masyarakat di Pulau Sulawesi hari ini memeluk agama Islam.

Kurang lebih sebulan yang lalu, tepatnya hari Kamis, 22 September 2016, menjadi hari yang bersejarah bagi eksistensi Islam di Makassar. Hari itu menandai 411 tahun (sejak 22 September 1605) masuk islamnya Raja Tallo ke-7, I Malingkang Daeng Sultan Abdullah Karaeng Matoaya Tumenanga ri Agamana, bersama Raja Gowa ke-14, I Mangarangi Daeng Manrabia Sultan Ala’uddin Tumenanga ri Gaukanna. Peristiwa masuk islamnya Raja dan Perdana Menteri Kerajaan kembar Gowa-Tallo tersebut disusul dengan pengislaman seluruh rakyat Makassar di Masjid Tallo dua tahun kemudian, tepatnya 9 November 1607.

Setelah Gowa-Tallo memeluk Islam, kerajaan tersebut kemudian menyebarkannya kepada semua kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan seperti Sidenreng dan Soppeng (1609), Wajo (1610), Bone (1611) hingga Bima (1640). Sedangkan Luwu sudah diislamkan dua tahun sebelumnya. Orang-orang Bugis dari Bone, Soppeng, Wajo dan lainnya yang hendak mempelajari Islam berdatangan ke Makassar, tepatnya di Bontoala, dimana Abdul Makmur Khatib Tunggal mengajar. Khatib Tunggal atau yang lebih dikenal dengan Dato’ Ri Bandang adalah satu dari tiga ulama Minangkabau yang mengislamkan penguasa Kerajaan Luwu’ (1603) dan Kerajaan Gowa-Tallo (1605). Dua ulama lainnya dikenal sebagai Dato’ Patimang (meninggal di Patimang, Luwu’) dan Dato’ Ri Tiro (meninggal di Tiro, Bulukumba).

Jatuhnya Melaka ke tangan Portugis sekitar satu abad sebelumnya (1511) menjadi sebab pusat penyebaran Islam dengan perlahan bergeser ke arah timur. Pelabuhan utama Kerajaan Gowa-Tallo, Somba Opu, semakin ramai sebagai pelabuhan dagang transito ke Maluku (Kepulauan Banda dan lainnya). Hal ini membuat Somba Opu menjadi kota yang menawarkan kesempatan untuk menjumpai berbagai macam komoditas, ide, pedagang dari berbagai bangsa dan ras. Dari segi politik, dengan bertransformasinya Gowa-Tallo menjadi kerajaan Islam (kesultanan), membuatnya secara otomatis bersekutu dengan Kesultanan Aceh dan Kesultanan Mataram. Persekutuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi VOC yang pada masa yang sama meluaskan pengaruhnya di Nusantara bagian timur, terutama Kepulauan Banda. Pada 1603, para pedagang Belanda di Banda menyurat kepada Sultan Ala’uddin untuk membuka kantor perwakilan dagang di Makassar. Permintaan tersebut dikabulkan dengan syarat para pedagang tersebut hanya semata-mata untuk berdagang. Sultan Ala’uddin paham bahwa Portugis dan Belanda sedang dalam keadaan perang di Eropa, sehingga akan sedikit banyak mempengaruhi hubungan antar pedagang-pedagang mereka yang berniaga di Nusantara.

Delapan tahun setelah dikabulkannya permintaan untuk memiliki kantor dagang, pada tahun 1611, VOC mengirim Samuel De Nijs ke Makassar dan mengajak Sultan Ala’uddin untuk memerangi Banda. Sultan Ala’uddin menolak permintaan tersebut karena tahu VOC bermaksud memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Selain karena curiga atas niat memonopoli, Sultan Ala’uddin menolak permintaan tersebut karena penduduk Banda juga adalah muslim. Oleh karenanya VOC menjadi sadar bahwa Makassar menjadi halangan terbesarnya untuk memonopoli perdagangan di Nusantara bagian timur. VOC dan ‘monopoli perdagangan’ seakan tidak bisa dipisahkan. Selama aktifnya kantor perwakilan dagangnya di Makassar (1607-1615), VOC berulang kali meminta Sultan Ala’uddin untuk mengusir orang-orang Portugis dari Makassar. Permintaan itu selalu dijawab tegas, ‘Negeri saya terbuka untuk semua bangsa’. VOC juga meminta agar para pedagang Makassar dan bangsa lainnya agar dilarang pergi ke Kepulauan Banda karena daerah tersebut sudah dikuasai oleh VOC. Sultan Alau’ddin menjawab permintaan tersebut dengan ucapannya yang terkenal, ‘Tuhan yang menciptakan bumi dan laut telah membagikan daratan di antara manusia, dan memberikan laut untuk digunakan bersama. Tidak pernah kudengar seseorang dilarang untuk berlayar di lautan’.

Prinsip keterbukaan yang dianut oleh orang-orang Makassar serta doktrin Islam tentang anti-penjajahan menjadi pemicu bagi Sultan Ala’uddin untuk melanjutkan perlawanan terhadap aksi-aksi monopoli dari VOC. Pada 1634, saat itu VOC melakukan pemusnahan yang masif terhadap pohon-pohon cengkeh dan pala di Maluku. Kejadian tersebut ditanggapi Sultan Ala’uddin dengan mengirim armada ke Ambon untuk membantu melawan VOC. Berbagai perlawanan dilancarkan selama bertahun-tahun untuk melawan dominasi VOC di bagian timur Nusantara. Sejak saat itu, VOC dan Gowa-Tallo menjadi musuh bebuyutan sampai terjadinya Perang Makassar, 1667-1669. Perang tersebut terjadi setelah perang satu tahun (1666-1667) yang kemudian diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Bungaya. Kurang lebih 30 poin dalam perjanjian tersebut betul-betul menghabisi kekuatan Kerajaan Gowa-Tallo. Dampaknya juga mengenai para pedagang internasional yang sudah berdagang di Somba Opu sejak lama akhirnya diusir, karena kelompok non-pribumi yang bisa berdagang di Makassar hanyalah VOC. Perang Makassar berakhir dengan kekalahan Kerajaan Gowa-Tallo oleh persekutuan VOC dan Kerajaan Bone.

Setelah kalahnya Kerajaan Gowa-Tallo, berbagai bangsawan Makassar yang tidak mau hidup di bawah naungan VOC memilih untuk merantau meninggalkan Makassar. Karaeng Galesong, pergi ke Pulau Jawa bagian timur dan bergabung dengan Trunojoyo, seorang raja dari Madura yang mengadakan pemberontakan atas Amangkurat I yang didukung VOC. Jejak-jejak bangsawan Makassar juga bisa dilihat jejaknya pada kerajaan Melayu yang signifikansinya besar seperti Selangor dan Johor. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Najib Rajab (anak dari mantan PM Malaysia Tun Abdul Razak) mengaku keturunan dari putra Raja Gowa XIX Sultan Abdul Jalil Tumenanga ri Lakiung yang konon pergi ke Pahang, Malaysia.

Tiga abad hingga diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, Islam menjadi agama mayoritas orang-orang Makassar dan Sulawesi Selatan secara umum. Masuknya Islam di Makassar pada 1605 juga menjadi jalan bagi Tuanta Salamaka Syekh Yusuf Al Makassari yang kemudian membawa Islam dari Makassar ke Cape Town, Ibukota Afrika Selatan sekarang.  Syekh Yusuf Al Makassari bahkan dinobatkan sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan pada tahun 2005. Dengan genapnya 411 tahun dipeluknya Islam di Makassar, semoga bisa menjadi refleksi bagi masyarakat Sulawesi Selatan agar tidak melupakan sejarah. Kekuatan sejarah Makassar tercermin dari prinsip hidup orang Makassar dan nilai Islam yang dipegang teguh pada masa Sultan Ala’uddin: terbuka terhadap perbedaan dan selalu menantang ketidakadilan. Dengan nilai-nilai itulah sejarah mencatat kegemilangan Makassar dan membuatnya bertahan lebih dari 400 tahun hingga sekarang.

Penulis adalah lulusan Jurusan Sejarah, FIB, Universitas Hasanuddin, Makassar. Pernah menjadi Ketua Umum KAMMI Komisariat Unhas (2015) dan YSEALI Academic Fellow on International Civic and Human Rights di Kennesaw State University, Georgia, Amerika Serikat (2016). Tulisan-tulisan penulis pernah dipublikasikan di The Jakarta Post, Tribun Timur, Muhammadiyah Studies dan lainnya.