Reading Twilight Over Burma by Inge Sargent

Novel pembuka tahun ini, Twilight Over Burma: My Life as a Shan Princess, karya Inge Sargent.

Sebuah kisah nyata. Novel ini diterbikan oleh University of Hawai’i Press, 1994. Sebuah film telah dibuat dengan judul yang sama pada Mei 2016 -filmnya dicekal di Myanmar dan Thailand. Saya rangkumkan kisahnya sebagai berikut.

Pada 1951, Inge Eberhard, seorang gadis yang berasal dari Carinthia, Austria, mendapatkan beasiswa Fulbright dari Pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas Denver, Colorado. Suatu hari di perjamuan makan malam, ia bertemu dengan Sao Kya Seng (1924-1962), mahasiswa dari Colorado School of Mines, Universitas Denver yang berasal dari Hsipaw, Shan State, Burma (sekarang: Myanmar). Singkat cerita, pertemuan dua mahasiswa tersebut berlanjut: mereka jatuh cinta, dan memutuskan untuk menikah. Namun di tengah interaksi mereka di Amerika, Inge sempat terheran: mengapa seorang mahasiswa dari Burma bisa mempunyai mobil mewah, dan mengendarainya ke kampus?

Pada awal Januari 1954, mereka pulang ke Burma dengan kapal SS Warwickshire yang berlayar menuju Rangoon (sekarang: Yangon). Menjelang kapal merapat di Pelabuhan Rangoon, terlihat puluhan orang berdiri, termasuk mereka yang menyambut di atas sampan kecil berhias bunga. Orang-orang berbaris dengan pakaian bewarna rupa: merah, kuning, hijau, biru. Inge terheran, sebagaimana orang-orang di atas SS Warwickshire: siapakah orang besar yang datang? Ketika Inge bertanya, Sao Kya Seng mengajak ia ke ruang makan, lalu memberitahu Inge bahwa orang-orang itu menyambut mereka berdua.

Baru di saat itu Inge tahu bahwa pemuda yang baru menikahinya adalah seorang pangeran, tepatnya Prince of Hsipaw, yang membawahi seluruh wilayah Shan State. Ia adalah Saophalong, dan orang-orang tadi adalah masyarakat Hsipaw yang bersafar 800 km ke Rangoon untuk menyambut mereka. Ketika sampai di Hsipaw, Sao Kya Seng dilantik kembali sebagai Prince of Hsipaw pada tahun 1959, dan Inge Berhard sebagai Princess of Hsipaw, dengan nama baru: Nao Sang Thusandi. Orang-orang Hsipaw memanggil istri pangeran mereka sebagai Mahadevi (Mahadewi).

Ia menjadi anggota Chamber of Nationalities pada tahun 1954-1962 semacam Senat Burma waktu itu. Dari tahun 1954 sampai 1962, ia menjabat sebagai anggota Konsil Shan Statedan sekretaris Asosiasi Pangeran-Pangeran Shan. Ia ditangkap pada 1962, setelah kudeta militer yang dipimpin Jenderal Ne Win. Menurut beberapa saksi, Sao Kya Seng terakhir terlihat di sebuah kamp penahanan di sebuah checkpoint di dekat Taunggyi.

Kisah ini adalah sumber primer dari Inge Eberhard, Mahadewi terakhir dari Hsipaw, sekaligus istri dari pangeran terakhir Hsipaw. Pada 1966, Inge pindah ke Amerika Serikat (setelah sebelumnya lari ke Austria). Ia pindah ke AS bersama kedua putrinya, Mayari dan Kennari, menyelesaikan sekolah dan menjadi guru. Ia kemudian mendirikan organisasi yang berfokus menangani pengungsi dari Burma, dan masih dianggap orang-orang Shan sebagai Mahadewi mereka. Ia menikah kembali pada 1968 denga Howard Sargent dan mengubah namanya menjadi Inge Sargent.

Setiap tahun, Kennari dan Mayari, mengirim surat kepada Pemerintah Myanmar untuk meminta informasi tentang keadaan sebenarnya dari ayah mereka, Sao Kya Seng. Namun hingga saat ini surat-surat itu belum pernah terbalas. Inge Sargent dan kedua putrinya masih hidup di dekat Boulder, Colorado, Amerika Serikat.

Reading Twilight Over Burma by Inge Sargent

View on Path

Pemuda dan Politik dalam Tinjauan Sejarah Indonesia

Sukarno, sewaktu masih menjadi siswa HBS di Surabaya. Tinggal di kos-kosan milik H.O.S. Cokroaminoto, pemimpin besar Sarekat Islam. Ikut menulis di koran ‘Otoesan Hindia’, koran milik Sarekat Islam. Menulis sekitar 500 artikel di koran tersebut dengan nama samaran ‘Bima’.

**Tulisan ini sebelumnya diterbitkan di Qureta.

Pembicaraan mengenai kaum muda dan politik bisa menjadi sebuah pembicaraan yang menarik atau sebaliknya, membosankan. Topik tersebut bisa menjadi menarik karena anak muda identik dengan gagasan-gagasan segar, dan sebaliknya bisa menjadi membosankan karena pragmatisme yang muncul dari anggapan bahwa politik selalu menipu -dan karena itu ia harus dihindari. Sayangnya, jika melihat secara kasar kepada mayoritas anak muda di Indonesia, tidak bisa kita pungkiri bahwa pragmatisme yang penulis sebutkan tadi sedang mendominasi persepsi mereka tentang politik. Sebagai seorang sarjana bidang Sejarah, salah satu hal yang menarik perhatian penulis ketika membicarakan anak muda dan politik di Indonesia adalah dengan melihat sejarah bangsa kita yang banyak digoreskan oleh anak-anak muda. Dalam kaitannya dengan fenomena pragmatisme anak muda terhadap politik, kita patut menengok ke belakang dan bertanya: apakah betul anak muda di Indonesia sudah anti politik sejak dulu?

Persentuhan antara anak muda dan politik di Indonesia mengkristal di awal abad ke-20.[1] Masa ini adalah masa dimana kebijakan Politik Etis memberikan dampak yang cukup baik terhadap terbukanya kesempatan para anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan modern. Tereksposnya mereka kepada pendidikan modern menjadi salah satu sebab munculnya berbagai tokoh dan organisasi pergerakan di seluruh Indonesia dengan sifat anti penjajahan dan keinginan untuk hidup merdeka. Maka bermuncullah ke permukaan organisasi pergerakan kebangsaan seperti Sarekat Islam (1912), Muhammadiyah (1912), hingga organisasi yang menghimpun para pemuda di daerah seperti Jong Java (1918),  Jong Soematranen Bond (1918), Jong Minahasa (1918), Jong Ambon (1920) dan lain-lain. Tidak sampai tiga dekade setelah Politik Etis diterapkan, para pemuda kita sudah menyepakati untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu dan berbahasa Indonesia: hasil dari Kongres Pemuda II di Batavia pada tanggal 27-28 Oktober 1928.

Anak-anak muda bangsa ini di awal abad ke-20 sudah bergerak dengan cakap menggunakan instrumen-instrumen modern seperti surat kabar, rapat terbuka (openbare vergadering), hingga hal yang lebih radikal seperti mogok kerja. Dalam sejarah pergerakan kebangsaan, kita dipertemukan dengan sosok Sukarno yang pada saat bersekolah di HBS (setingkat Sekolah Menengah) sudah menghantam kolonialisme dengan menulis sekitar 500 artikel di surat kabar Oetoesan Hindia milik HOS Cokroaminoto. Seorang mahasiswa seperti Mohammad Hatta harus menghabiskan 11 tahun (1921-1932) untuk mendapatkan doktorandus. Bukan karena malas berkuliah, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan dalam dunia pergerakan untuk Indonesia merdeka, langsung dari negeri yang menjajah kita dulu: Belanda. Sutan Syahrir yang juga bersekolah di Belanda lebih parah lagi. Ia rela drop out dari Universitas Leiden karena harus pulang ke Indonesia pada akhir 1931 untuk mengurus Partai Nasional Indonesia (PNI) yang sedang diobrak-abrik pemerintah kolonial. Pada saat itu, Sutan Syahrir baru berusia 23 tahun.

Anak-anak muda juga menjadi pemain utama dalam pergumulan berbagai ide di Indonesia pada masa pergerakan kebangsaan. Sebut saja Semaun yang pada usia 15 tahun (1914) bergabung dengan Sarekat Islam dan berperan dalam menjadikan Sarekat Islam semakin ‘radikal’ dengan menuntut zelfbestuur alias pemerintahan sendiri pada Kongres Nasional 1917. Semaun menjadi salah satu tokoh muda pertama yang mempertemukan dan menggerakkan Islam dengan konsep Marxisme, dan akhirnya menjadi ketua pertama dari Partai Komunis Indonesia (PKI), organisasi yang dibentuk di kantor Sarekat Islam Semarang pada 23 Mei 1920.

Radikalisme anak muda semacam ini tidak hanya berhenti di sana. Sehari sebelum peristiwa Proklamasi, kelompok Persatuan Mahasiswa yang dipimpin Sukarni memutuskan untuk ‘menculik’ Sukarno dan Hatta pada subuh hari tanggal 16 Agustus 1945 dan meyakinkan keduanya bahwa Jepang betul sudah menyerah.  Pada pukul 02.00 tanggal 17 Agustus 1945, Sukarno, Hatta, Subarjo dengan dihadiri anggota PPKI dan kelompok pemuda menyusun teks proklamasi yang dibacakan pada pukul 10.00 esok paginya. Menurut Kahin (1952), rangkaian peristiwa ini yang menandai dimulainya Revolusi Indonesia yang segera mendapat respon luar biasa di seluruh pelosok Indonesia. Semuanya dimulai dari radikalisme anak muda.

Peran anak muda dan kaitannya dengan politik tidak berhenti dengan merdekanya Indonesia dari kekuasaan kolonialisme. Sejarah mencatat bahwa anak muda dengan sifatnya yang konsisten pada kebenaran menjadi sebab sifat kritisnya mereka kepada penguasa. Anak muda seperti Soe Hok Gie yang melihat kecenderungan otoriter Sukarno setelah Demokrasi Terpimpin diterapkan (1959) tidak tinggal diam dan akhirnya melahirkan Tritura yang terkenal (1966). Orde Baru sebagai pengganti Orde Lama pun tidak luput dari kritik yang datang dari kalangan mahasiswa. Peristiwa Malari menjadi satu peristiwa besar pertama di masa Orde Baru karena rezim dianggap sudah terlalu ‘mabuk’ modal asing. Mahasiswa melihat kebijakan pembangunan Suharto dengan mengijinkan banyak modal asing sebagai penjajahan gaya baru. Sebagai akibat rentetan kejadian tersebut, pemerintah Orde Baru berusaha membendung tekanan dari kalangan mahasiswa dengan mengeluarkan kebijakan NKK (Normalisasi Kebijakan Kampus) pada tahun 1978 dan BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan) pada tahun 1980. Kedua kebijakan tersebut berusaha memisahkan mahasiswa dengan dunia politik. Mahasiswa dipacu untuk hanya fokus terhadap perkuliahan di kampus, dan demonstrasi dianggap sebagai kegiatan yang mengarah kepada politik praktis.

Tetapi mahasiswa tidak diam, kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun tidak pernah kering dari gagasan anak muda, yang mendukung dan yang menentangnya. Ketika Krisis Finansial Asia ikut menghantam Indonesia pada pertengahan Juli 1997 yang menyebabkan harga melambung tinggi dan penambahan hutang serta krisis multidimensi. Kaum muda, kaum buruh dan mahasiswa turun ke jalan yang akhirnya memaksa Suharto mundur dari kursi presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998.

Kini, sekitar 18 tahun setelah Reformasi dan 100 tahun setelah masa pergerakan kebangsaan, negeri ini dihadapkan dengan fenomena kaum muda yang menjauhkan diri dari aktivisme kampus dan semakin tidak peduli dengan penderitaan rakyat kecil. Ranah politik seakan menjadi barang haram yang tidak boleh dimasuki dan dibicarakan oleh kaum muda. Padahal sejarah bangsa kita adalah sejarah anak muda. Kaum muda harus bangkit kembali dan merebut posisinya yang paling hakiki: membela kebenaran, membela rakyat kecil!

Makassar, Oktober 2016

* Penulis adalah lulusan Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Pernah menjadi Ketua Umum KAMMI Universitas Hasanuddin (2015), Monitoring Officer di Indonesian Interfaith Weather Station (2015), dan Academic Fellow on International Civic and Human Rights di Kennesaw State University, Georgia, Amerika Serikat (2016).

Daftar Bacaan:

• George McTurnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia, Depok: Komunitas Bambu, 2013
• C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991
• Max Lane, Unfinished Nation: Ingatan Revolusi Aksi Massa dan Sejarah Indonesia, Yogyakarta: Djaman baroe, 2014
• Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional (Jilid II), Yogyakarta: Ombak, 2015

[1] Istilah ‘Indonesia’ tentu bukan nama resmi seperti ‘Hindia Belanda’ atau ‘Hindia Timur’. Namun penggunaannya sudah sering dipakai pada tahun 1920-an.

Empat Abad Islam di Makassar: Sebuah Refleksi

The Conquest of Makassar.

Tulisan ini sebelumnya diterbitkan di rubrik Budaya portal Selasar.com

Salah satu peristiwa yang sempat menjadi headline di media-media tanah air adalah soal konflik di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Konflik tersebut melibatkan Bupati Gowa, Adnan Purichta Yasin Limpo, dengan keluarga Kerajaan Gowa dan pendukungnya di sisi yang lain. Konflik itu bermula dari pengesahan Peraturan Daerah (perda) bernama Lembaga Adat Daerah (disingkat ‘LAD’), yang menurut keluarga Kerajaan Gowa merupakan cara sang Bupati untuk melantik dirinya sebagai ‘Somba’, sebuah gelar yang turun temurun diperuntukkan untuk Raja Gowa. Buntut dari konflik tersebut adalah pembakaran Gedung DPRD Kabupaten Gowa oleh oknum yang kini sedang di bawah penyelidikan kepolisian. Hingga saat ini, beberapa proses hukum sedang berjalan. Termasuk penetapan status tersangka kepada Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten Gowa karena kejadian pembukaan paksa benda-benda pusaka Kerajaan Gowa di Istana Tamalate, Kabupaten Gowa.

Namun dalam tulisan ini kita tidak akan membahas lebih lanjut tentang konflik tersebut. Hal yang ingin kita bahas adalah mengenai eksistensi dan peran agama Islam dalam sejak ia pertama kali dibawa masuk ke Kerajaan Gowa, lebih dari empat abad yang lalu. Mengapa hal ini perlu diperingati? Salah satu jawabannya, Islam masuk ke Sulawesi Selatan melalui Kerajaan Gowa, dan kerajaan inilah yang kemudian menyebarkannya kepada hampir seluruh kerajaan di Pulau Sulawesi. Implikasinya, mayoritas masyarakat di Pulau Sulawesi hari ini memeluk agama Islam.

Kurang lebih sebulan yang lalu, tepatnya hari Kamis, 22 September 2016, menjadi hari yang bersejarah bagi eksistensi Islam di Makassar. Hari itu menandai 411 tahun (sejak 22 September 1605) masuk islamnya Raja Tallo ke-7, I Malingkang Daeng Sultan Abdullah Karaeng Matoaya Tumenanga ri Agamana, bersama Raja Gowa ke-14, I Mangarangi Daeng Manrabia Sultan Ala’uddin Tumenanga ri Gaukanna. Peristiwa masuk islamnya Raja dan Perdana Menteri Kerajaan kembar Gowa-Tallo tersebut disusul dengan pengislaman seluruh rakyat Makassar di Masjid Tallo dua tahun kemudian, tepatnya 9 November 1607.

Setelah Gowa-Tallo memeluk Islam, kerajaan tersebut kemudian menyebarkannya kepada semua kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan seperti Sidenreng dan Soppeng (1609), Wajo (1610), Bone (1611) hingga Bima (1640). Sedangkan Luwu sudah diislamkan dua tahun sebelumnya. Orang-orang Bugis dari Bone, Soppeng, Wajo dan lainnya yang hendak mempelajari Islam berdatangan ke Makassar, tepatnya di Bontoala, dimana Abdul Makmur Khatib Tunggal mengajar. Khatib Tunggal atau yang lebih dikenal dengan Dato’ Ri Bandang adalah satu dari tiga ulama Minangkabau yang mengislamkan penguasa Kerajaan Luwu’ (1603) dan Kerajaan Gowa-Tallo (1605). Dua ulama lainnya dikenal sebagai Dato’ Patimang (meninggal di Patimang, Luwu’) dan Dato’ Ri Tiro (meninggal di Tiro, Bulukumba).

Jatuhnya Melaka ke tangan Portugis sekitar satu abad sebelumnya (1511) menjadi sebab pusat penyebaran Islam dengan perlahan bergeser ke arah timur. Pelabuhan utama Kerajaan Gowa-Tallo, Somba Opu, semakin ramai sebagai pelabuhan dagang transito ke Maluku (Kepulauan Banda dan lainnya). Hal ini membuat Somba Opu menjadi kota yang menawarkan kesempatan untuk menjumpai berbagai macam komoditas, ide, pedagang dari berbagai bangsa dan ras. Dari segi politik, dengan bertransformasinya Gowa-Tallo menjadi kerajaan Islam (kesultanan), membuatnya secara otomatis bersekutu dengan Kesultanan Aceh dan Kesultanan Mataram. Persekutuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi VOC yang pada masa yang sama meluaskan pengaruhnya di Nusantara bagian timur, terutama Kepulauan Banda. Pada 1603, para pedagang Belanda di Banda menyurat kepada Sultan Ala’uddin untuk membuka kantor perwakilan dagang di Makassar. Permintaan tersebut dikabulkan dengan syarat para pedagang tersebut hanya semata-mata untuk berdagang. Sultan Ala’uddin paham bahwa Portugis dan Belanda sedang dalam keadaan perang di Eropa, sehingga akan sedikit banyak mempengaruhi hubungan antar pedagang-pedagang mereka yang berniaga di Nusantara.

Delapan tahun setelah dikabulkannya permintaan untuk memiliki kantor dagang, pada tahun 1611, VOC mengirim Samuel De Nijs ke Makassar dan mengajak Sultan Ala’uddin untuk memerangi Banda. Sultan Ala’uddin menolak permintaan tersebut karena tahu VOC bermaksud memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Selain karena curiga atas niat memonopoli, Sultan Ala’uddin menolak permintaan tersebut karena penduduk Banda juga adalah muslim. Oleh karenanya VOC menjadi sadar bahwa Makassar menjadi halangan terbesarnya untuk memonopoli perdagangan di Nusantara bagian timur. VOC dan ‘monopoli perdagangan’ seakan tidak bisa dipisahkan. Selama aktifnya kantor perwakilan dagangnya di Makassar (1607-1615), VOC berulang kali meminta Sultan Ala’uddin untuk mengusir orang-orang Portugis dari Makassar. Permintaan itu selalu dijawab tegas, ‘Negeri saya terbuka untuk semua bangsa’. VOC juga meminta agar para pedagang Makassar dan bangsa lainnya agar dilarang pergi ke Kepulauan Banda karena daerah tersebut sudah dikuasai oleh VOC. Sultan Alau’ddin menjawab permintaan tersebut dengan ucapannya yang terkenal, ‘Tuhan yang menciptakan bumi dan laut telah membagikan daratan di antara manusia, dan memberikan laut untuk digunakan bersama. Tidak pernah kudengar seseorang dilarang untuk berlayar di lautan’.

Prinsip keterbukaan yang dianut oleh orang-orang Makassar serta doktrin Islam tentang anti-penjajahan menjadi pemicu bagi Sultan Ala’uddin untuk melanjutkan perlawanan terhadap aksi-aksi monopoli dari VOC. Pada 1634, saat itu VOC melakukan pemusnahan yang masif terhadap pohon-pohon cengkeh dan pala di Maluku. Kejadian tersebut ditanggapi Sultan Ala’uddin dengan mengirim armada ke Ambon untuk membantu melawan VOC. Berbagai perlawanan dilancarkan selama bertahun-tahun untuk melawan dominasi VOC di bagian timur Nusantara. Sejak saat itu, VOC dan Gowa-Tallo menjadi musuh bebuyutan sampai terjadinya Perang Makassar, 1667-1669. Perang tersebut terjadi setelah perang satu tahun (1666-1667) yang kemudian diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Bungaya. Kurang lebih 30 poin dalam perjanjian tersebut betul-betul menghabisi kekuatan Kerajaan Gowa-Tallo. Dampaknya juga mengenai para pedagang internasional yang sudah berdagang di Somba Opu sejak lama akhirnya diusir, karena kelompok non-pribumi yang bisa berdagang di Makassar hanyalah VOC. Perang Makassar berakhir dengan kekalahan Kerajaan Gowa-Tallo oleh persekutuan VOC dan Kerajaan Bone.

Setelah kalahnya Kerajaan Gowa-Tallo, berbagai bangsawan Makassar yang tidak mau hidup di bawah naungan VOC memilih untuk merantau meninggalkan Makassar. Karaeng Galesong, pergi ke Pulau Jawa bagian timur dan bergabung dengan Trunojoyo, seorang raja dari Madura yang mengadakan pemberontakan atas Amangkurat I yang didukung VOC. Jejak-jejak bangsawan Makassar juga bisa dilihat jejaknya pada kerajaan Melayu yang signifikansinya besar seperti Selangor dan Johor. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Najib Rajab (anak dari mantan PM Malaysia Tun Abdul Razak) mengaku keturunan dari putra Raja Gowa XIX Sultan Abdul Jalil Tumenanga ri Lakiung yang konon pergi ke Pahang, Malaysia.

Tiga abad hingga diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, Islam menjadi agama mayoritas orang-orang Makassar dan Sulawesi Selatan secara umum. Masuknya Islam di Makassar pada 1605 juga menjadi jalan bagi Tuanta Salamaka Syekh Yusuf Al Makassari yang kemudian membawa Islam dari Makassar ke Cape Town, Ibukota Afrika Selatan sekarang.  Syekh Yusuf Al Makassari bahkan dinobatkan sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan pada tahun 2005. Dengan genapnya 411 tahun dipeluknya Islam di Makassar, semoga bisa menjadi refleksi bagi masyarakat Sulawesi Selatan agar tidak melupakan sejarah. Kekuatan sejarah Makassar tercermin dari prinsip hidup orang Makassar dan nilai Islam yang dipegang teguh pada masa Sultan Ala’uddin: terbuka terhadap perbedaan dan selalu menantang ketidakadilan. Dengan nilai-nilai itulah sejarah mencatat kegemilangan Makassar dan membuatnya bertahan lebih dari 400 tahun hingga sekarang.

—

Penulis adalah lulusan Jurusan Sejarah, FIB, Universitas Hasanuddin, Makassar. Pernah menjadi Ketua Umum KAMMI Komisariat Unhas (2015) dan YSEALI Academic Fellow on International Civic and Human Rights di Kennesaw State University, Georgia, Amerika Serikat (2016). Tulisan-tulisan penulis pernah dipublikasikan di The Jakarta Post, Tribun Timur, Muhammadiyah Studies dan lainnya.