Membaca Masa Depan Demokrasi di Mesir

Oleh: Muh. Ihsan Harahap – Jurusan Sejarah, Fak Sastra, Universitas Hasanuddin

Mursi behind Bars

Mungkin masih terang di ingatan kita, sebuah tragedi memilukan yang terjadi di Rabiah Adawiah Square, Mesir, pada pertengahan Agustus 2013 lalu. Peristiwa itu adalah penyerangan pasukan Militer secara tiba-tiba terhadap ratusan ribu demonstran pro-demokrasi dan pro-Mursi yang berdemonstrasi di sana. Menurut Kementerian Kesehatan Mesir, Lebih dari 600 korban tewas dan 3700 korban luka-luka. Peristiwa ini terjadi sebulan setelah kudeta militer terhadap presiden Muhammad Mursi, presiden Mesir yang pertama kali terpilih secara demokratis sepanjang sejarah Mesir.

Abdul Fatah al Sisi, Menteri Pertahanan kabinet Mursi, adalah orang yang memimpin kudeta militer terhadap pemerintahan presiden Muhammad Mursi. Peristiwa kudeta militer ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, baik dalam negeri Mesir ataupun dunia internasional. Atas lobi dari Al Sisi, kudeta militer ini mendapatkan restu dari Grand Syekh Al Azhar, Ahmad al Thayyeb dan juga pemimpin tertinggi Kristen Koptik Mesir, Tawadros II. Setelahnya, dibentuk pemerintahan baru dengan mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Adly Mansour sebagai Presiden, sedangkan Al Sisi sendiri sebagai Menteri Pertahanan.

Kebijakan Adly Mansour pun tidak kalah kontroversinya. Di bawah kendalinya, Mesir mengumumkan Undang-undang yang melarang protes massal terhadap pemerintah, dimana Undang-undang ini ditetapkan pada November 2013. Akibatnya, beberapa orang pemimpin gerakan Tamarrod (gerakan yang menginisiasi protes massal di Tahrir Square terhadap presiden Muhammad Mursi) yang ikut melontarkan protes setelah melihat ketidakberesan pemerintahan hasil kudeta, seperti Ahmed Maher, Ahmad Duma dan Muhammad Abdel, diseret ke balik jeruji besi dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda sebesar 50.000 Pound Mesir untuk setiap orang.

Situasi yang semakin tidak menentu ini, membuat Al Baradai, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Mesir pada Agustus 2013, akibat kekecewaannya terhadap tindakan represif militer kepada demonstran di Rabiah Adawiyah Square. Bukan hanya itu, Hazem al Bablawi yang memimpin pemerintahan Mesir paska kudeta terhadap presiden Mursi, juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri pada Februari 2014. Pengunduran diri ini terjadi di tengah situasi Mesir yang dipenuhi protes kelompok buruh dimana mereka mogok besar-besaran dan menuntut kenaikan upah dan pengesahan Undang-undang yang mengatur upah minimum.

Tetapi pengunduran diri Hazem al Bablawi dianggap oleh berbagai pihak sebagai langkah awal dan strategi bagi Al Sisi untuk memudahkan pengajuan dirinya sebagai calon presiden Mesir yang digelar 26-27 Mei 2014. Dugaan itu terbukti kebenarannya, Al Sisi mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan pada Maret 2014, dan mengumumkan pencalonannya sebagai calon presiden Mesir.

Pilpres Mesir: Jalan baru atau Lorong gelap?

Pemilihan Presiden (Pilpres) Mesir telah selesai kemarin (Rabu, 28 Mei 2014). Jadwal ini sebenarnya di luar rencana karena pemerintah sebelumnya telah menetapkan Pilpres Mesir dilangsungkan selama dua hari, yaitu 26-27 Mei 2014. Alasan Ibrahim Mahlan, Perdana Menteri pengganti Hazem al Bablawi, menambah hari pencoblosan dikarenakan rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilpres ini. Sampai hari kedua pencoblosan, hanya 37% warga Mesir yang berpartisipasi. Salah satu sebab yang dikemukakan oleh Komisi Pemilihan adalah karena panasnya cuaca Mesir pada selasa kemarin. Namun alasan yang paling masuk akal adalah karena Ikhwanul Muslimin, yang mempunyai jutaan pendukung di seluruh Mesir, menyatakan memboikot Pilpres. Di kawasan Zamalek, kawasan yang dihuni kalangan elit simpatisan Ikhwanul Muslimin, tidak terlihat satu pun pemilih yang datang ke TPS.

Bukan hanya menambah hari pencoblosan menjadi tiga hari, pemerintah Mesir pun akan mendenda para wajib pilih jika tidak menggunakan hak pilihnya. Denda itu ditetapkan sebesar 500 Pound Mesir. Sedangkan bagi mereka yang berpartisipasi, bisa memakai jasa kereta secara gratis dengan menunjukkan tinta bukti telah mencoblos. Pemerintah juga menetapkan hari selasa, 27 Mei 2014, sebagai hari libur. Hal ini semata-mata dilakukan agar jumlah partisipasi dalam Pilpres ini meningkat. Dikhawatirkan, hasil Pilpres yang rendah akan memunculkan pendapat bahwa pemenang Pilpres tidak mendapatkan mandat penuh dari rakyat Mesir. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilpres ini dijadikan lelucon di kalangan anak-anak muda kelompok pro-Mursi dengan sebutan “intikhabat darul musinnin”, pemilu para orang tua.

Pilpres ini sendiri diikuti oleh dua kandidat, Al Sisi dan Hamdan Sabbahi. Sabbahi adalah seorang tokoh kiri terkemuka di Mesir dan juga calon presiden pada Pilpres sebelumnya. Pada Pilpres Mesir 2012, Sabbahi berada di peringkat tiga di bawah perolehan suara Muhammad Mursi dan Ahmad Syafiq. Namun pada Pilpres 2014 ini, berdasarkan berbagai hasil survei, Al Sisi diperkirakan akan memenangkan Pilpres dengan mudah.

Al Sisi yang memimpin kudeta, juga otak pembantaian terhadap kelompok pro-Mursi dan pro-Demokrasi pada pertengahan Agustus 2013, selalu memenangkan survei-survei di media Mesir dengan hasil telak. Karena itu, Partai Aliansi Sosialis (Socialist Popular Alliance Party) menuduh Al Sisi telah menggunakan media-media Mesir yang berafiliasi kepada pemerintah untuk mempromosikan dirinya sebagai capres yang akan memenangkan Pilpres Mesir 2014.

Pada Selasa malam, 27 Mei 2014, ribuan pendukung Al Sisi melakukan pawai di jalan-jalan kota Kairo untuk merayakan kemenangan Al Sisi. Hal ini terutama terlihat di Lapangan Tahrir, tempat bersejarah bagi Mesir. Mereka mengklaim, hasil Pilpres akan menunjukkan kemenangan Al Sisi secara telak. Berikutnya, pada 28 Mei 2014, menurut laporan Reuters, Al Sisi menang telak sebesar 92,2% dari penghitungan 50% TPS, sedangkan Sabbahi hanya memperoleh 3,2%, serta 4,6% suara dinyatakan tidak sah.

Kini Mesir akan memasuki babak baru, dengan Al Sisi yang kemungkinan besar menjadi Presiden. Kita tidak tahu, apakah ini jalan terang yang baru bagi Mesir, atau justru merupakan lorong gelap: lebih gelap dari Mesir di bawah kekuasaan Husni Mubarak. Pertanyaan yang lebih penting lagi: apakah demokrasi punya masa depan di Mesir?

Kita hanya bisa menunggu.

 

Makassar, 29 Mei 2014


Dimuat di Harian Tribun Timur, edisi 30 Mei 2014
http://makassar.tribunnews.com/2014/05/30/masa-depan-demokrasi-di-mesir

 

Advertisements

2 thoughts on “Membaca Masa Depan Demokrasi di Mesir

  1. Siluet Fajar says:

    kak kalu boleh, coba ada kajian tentang pemerintahan iraq. pengen tahu lebih banyak .

Komentar..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: